Ketegangan geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi kini mulai berdampak signifikan pada sektor pangan dunia. Komoditas minyak sawit menjadi pusat perhatian karena harganya diproyeksikan mengalami kenaikan hingga 20 persen.
Kenaikan harga ini dipicu oleh kombinasi lonjakan permintaan, hambatan dalam distribusi, serta membengkaknya biaya produksi di tingkat petani. Dilansir dari Money, perilaku penimbunan oleh negara dan korporasi menjadi pemicu tekanan harga jangka pendek.
Dalam laporan Nikkei Asia yang dikutip pada Senin (27/4/2026), banyak pihak mulai mengamankan pasokan untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok. Sementara dalam jangka panjang, harga minyak mentah yang tinggi mendorong penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel.
Pasar mulai merefleksikan tekanan ganda ini melalui kontrak berjangka crude palm oil (CPO) Malaysia yang menjadi acuan dunia. Harga tersebut terus merangkak naik sejak konflik Iran pecah dan mencapai titik tertinggi pada April 2026 sejak Desember 2024.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melaporkan indeks harga pangan global telah menyentuh angka 128,5 poin. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,4 persen jika dibandingkan dengan posisi pada Februari 2026.
Secara spesifik, harga minyak nabati melonjak 5,1 persen dalam periode yang sama. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai komoditas ini sudah 13,2 persen lebih mahal di pasar internasional.
Chong Ho Leong, seorang analis dari Public Investment Bank di Kuala Lumpur, memberikan peringatan mengenai potensi kenaikan harga minyak goreng dunia hingga 20 persen. Namun, ia memperkirakan dampak penuhnya baru akan dirasakan konsumen sekitar dua bulan lagi.
"Harga minyak goreng global bisa naik hingga 20 persen," ujar Chong.
Lonjakan Ekspor dan Tren Penimbunan
Di pasar Jepang, harga grosir minyak sawit dilaporkan melonjak 17 yen atau sekitar Rp 1.836 pada April 2026. Hal ini membuat harga per kilogramnya berada di kisaran 328 yen hingga 338 yen, atau setara Rp 35.427 sampai Rp 36.507.
Indonesia dan Malaysia, yang memasok 85 persen kebutuhan sawit dunia, mencatatkan lonjakan ekspor yang signifikan. Pengiriman CPO Malaysia pada Maret 2026 melonjak 41 persen menjadi 1,6 juta ton, didorong permintaan dari China, Uni Eropa, dan Timur Tengah.
Ekspor ke wilayah Timur Tengah mencatatkan angka fantastis dengan kenaikan 547,2 persen menjadi 280.000 ton. Sedangkan pengiriman menuju China meningkat 132,6 persen menjadi 233.000 ton pada periode yang sama.
Kondisi serupa terjadi di Indonesia, di mana ekspor minyak sawit nasional tumbuh 36,26 persen secara tahunan menjadi 4,54 juta ton pada Januari hingga Februari 2026.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menyatakan harga CPO domestik sudah naik 8 hingga 10 persen. Ia juga menyoroti risiko kenaikan premi asuransi dan biaya logistik yang bisa membengkak hingga 50 persen.
Ancaman Pasokan dan Tantangan Struktural
Dari sisi produksi, industri sawit tertekan oleh mahalnya biaya pupuk akibat ketegangan di Selat Hormuz. Kondisi ini sangat memberatkan petani kecil yang menyumbang 15 persen produksi di Malaysia dan 30 persen di Indonesia.
"Jika konflik berlarut-larut, produksi tandan buah segar akan menurun karena biaya pupuk meningkat sekitar 50 persen," kata pihak Gapki dalam keterangannya.
Kebijakan mandatori B50 di Indonesia yang dimulai 1 Juli 2026 juga diprediksi akan menyerap 1,5 juta ton minyak sawit untuk bahan bakar. Langkah ini berpotensi semakin memperketat ketersediaan stok untuk pasar ekspor global.
Selain masalah biaya, faktor usia pohon juga menjadi kendala struktural di Malaysia, di mana 35 persen lahan sawit kini sudah berusia di atas 19 tahun. Produktivitas kebun yang menua ini diprediksi akan terus menurun.
Risiko alam turut membayangi dengan adanya peluang 50 hingga 60 persen fenomena El Nino terbentuk antara Juli hingga September 2026. Suhu tinggi dan kekeringan ekstrem di Asia Tenggara dapat memangkas produksi CPO hingga 14 persen di masa mendatang.
Kebijakan Proteksi Thailand
Menghadapi situasi ini, pemerintah Thailand mulai membatasi ekspor minyak sawit mentah untuk mengamankan kebutuhan domestik. Otoritas setempat memprioritaskan stabilitas harga dan pasokan bagi industri biodiesel dan konsumsi rumah tangga.
Wittayakorn Maneenetr, Direktur Jenderal Departemen Perdagangan Dalam Negeri Thailand, menyatakan pemerintah tengah mengevaluasi struktur biaya produksi. Langkah ini diambil setelah produsen minyak goreng, sabun, dan sampo mengajukan permohonan kenaikan harga.
"Pada tahap ini, departemen akan mencoba negosiasi terlebih dahulu," tutur Wittayakorn.
Kekhawatiran pasar kini tertuju pada kemungkinan terjadinya krisis pasokan struktural jika biaya produksi tetap tinggi dan cuaca buruk melanda. Gejolak ini menjadi tanda betapa eratnya keterkaitan antara sektor energi, pertanian, dan stabilitas geopolitik dunia.
