Green Finance Institute (GFI) mendorong percepatan mobilisasi modal swasta dan lembaga keuangan internasional untuk mendukung transisi ekonomi hijau di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak karena keterbatasan dana publik dalam memenuhi total kebutuhan investasi iklim nasional pada Rabu (22/4/2026).
Dilansir dari Money, kesenjangan pembiayaan di dalam negeri masih sangat lebar karena pemerintah diperkirakan hanya mampu menanggung 20 hingga 25 persen dari total target iklim. Sisa kebutuhan dana tersebut bergantung pada keterlibatan investor global dan sektor swasta.
Managing Director GFI James Hooton menjelaskan bahwa tantangan utama transisi iklim terletak pada kemampuan sistem keuangan menyalurkan modal besar ke proyek yang layak bank. Ketersediaan kebijakan saja dianggap tidak cukup tanpa dukungan ekosistem finansial.
ÔÇ£Keuangan hijau pada dasarnya adalah tentang memobilisasi modal di luar anggaran pemerintah. Kesenjangan pembiayaan di Indonesia tetap sangat signifikan dan tidak dapat ditutup tanpa keterlibatan sektor swasta dan investor internasional,ÔÇØ kata Hooton kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2026).
Urgensi percepatan investasi ini selaras dengan tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia, seperti banjir dan cuaca ekstrem yang mencakup 98 persen dari total bencana. GFI berperan sebagai penghubung antara regulasi pemerintah dengan ekspektasi para investor.
Director GFI Indonesia Poppy Ismalina menekankan bahwa tidak ada institusi tunggal yang sanggup mengelola pembiayaan iklim secara mandiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terpadu untuk mencapai skala modal yang besar.
ÔÇ£Tidak ada satupun lembaga yang dapat memobilisasi pembiayaan iklim dalam skala besar secara mandiri. GFI bertindak sebagai jembatan antara prioritas kebijakan pemerintah dan ekspektasi investor global,ÔÇØ kata Poppy.
GFI menerapkan strategi "transactions to transitions" guna memastikan proyek hijau menjadi aset yang layak diinvestasikan. Strategi ini mencakup empat fase pengembangan pasar dari tahun 2023 hingga 2028, termasuk pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB).
Fase ketiga dari rencana tersebut menargetkan mobilisasi modal tahunan sebesar 300-500 juta dollar AS. Angka ini mencakup dukungan untuk proyek hidrogen Sumba senilai 95 juta dollar AS serta jaringan bus listrik senilai 240 juta dollar AS.
Lembaga ini juga menyoroti hambatan struktural seperti aturan tarif energi terbarukan dan dominasi pembeli tunggal di sektor listrik. Kesenjangan pemahaman risiko di kalangan perbankan seringkali membuat proyek hijau tahap awal sulit mendapatkan pendanaan.
GFI aktif mempromosikan skema pembiayaan campuran (blended finance) melalui instrumen Development Trust Fund (DTF). Selain itu, kerja sama dengan PT SMI terus diperkuat untuk membangun platform investasi nasional bagi investor global.
Selain fokus pada instrumen finansial, transisi energi di Indonesia diharapkan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial bagi masyarakat terdampak. Hal ini krusial agar pergeseran menuju ekonomi rendah karbon tidak merugikan kelompok rentan.
ÔÇ£Transisi yang adil berarti memastikan sistem keuangan juga memberikan manfaat sosial, terutama bagi masyarakat yang paling rentan,ÔÇØ ujar Poppy.
GFI yang berdiri sejak 2019 kini menjadi organisasi netral yang menghubungkan otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan kementerian dengan sektor privat. Fokus utamanya adalah mempermudah akses investasi guna mempercepat target dekarbonisasi Indonesia.
