Rencana peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menemukan titik terang melalui payung hukum baru. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi landasan strategis pemerintah.
Dilansir dari Info, regulasi tersebut memuat arah kebijakan mengenai kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, hingga pejabat negara untuk periode 2026. Kehadiran Perpres ini mengubah status kenaikan gaji dari sekadar wacana menjadi kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah menerima usulan kenaikan gaji dari Kementerian PAN-RB. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka pasti maupun jadwal pelaksanaan peningkatan pendapatan tersebut.
Keputusan final masih berada dalam tahap pembahasan internal di kementerian terkait. Pemerintah sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai aspek krusial, terutama stabilitas ekonomi nasional dan kondisi fiskal negara agar tetap terjaga dengan baik.
"Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional sebelum menetapkan kebijakan tersebut," ujar Purbaya Yudhi Sadewa dikutip dari Info.
Evaluasi terhadap data ekonomi pada kuartal pertama tahun depan menjadi salah satu faktor penentu sebelum keputusan diambil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membebani anggaran negara secara berlebihan di masa depan.
Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai persentase kenaikan, waktu pemberlakuan secara efektif, maupun mekanisme pencairannya. Perpres 79/2025 diposisikan sebagai arah kebijakan umum, bukan sebagai instrumen implementasi teknis yang langsung berlaku di lapangan.
Selama proses kajian mendalam masih berlangsung, ketentuan gaji PNS tahun 2026 tetap merujuk pada aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Para abdi negara diminta untuk menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan langsung oleh pemerintah setelah seluruh tahap evaluasi tuntas dilakukan.
