Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendesak pemerintah untuk memastikan kesiapan produsen otomotif dan infrastruktur distribusi sebelum resmi mengimplementasikan bahan bakar biodiesel 50 atau B50 pada 1 Juli 2026 mendatang.
Dilansir dari Detik Oto, asosiasi industri tersebut menekankan bahwa transisi dari B40 menuju B50 memerlukan penyesuaian teknologi mesin yang signifikan agar tidak merugikan konsumen dan operasional kendaraan di lapangan.
Ketua I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto, menjelaskan bahwa para pabrikan membutuhkan durasi yang memadai untuk melakukan pengembangan serta pengujian produk yang kompatibel dengan campuran bahan bakar nabati tersebut.
"Kan saya bilang, pemerintah program apa pun bagus-bagus aja. Tapi berikan waktu yang cukup untuk produsen menyiapkan produknya. Sehingga, bisa menggunakan B45 atau B50," ujar Jongkie D Sugiarto, Ketua I Gaikindo.
Pihak industri mengkhawatirkan risiko kerusakan mesin jika kebijakan dipaksakan tanpa persiapan teknologi yang matang oleh para produsen kendaraan diesel.
"Jadi silakan, tapi kita perlu waktu karena ini teknologi. Tidak serta merta yaudah oke, besok isi B50. Lho kalau mobilnya malah rusak, bagaimana?" tambah Jongkie D Sugiarto.
Selain aspek teknis, distribusi yang tidak merata ke wilayah pelosok juga menjadi sorotan tajam karena selama ini ketersediaan bahan bakar jenis tertentu sering kali tidak menjangkau area operasional industri berat.
"Program itu boleh, tapi distribusinya bagaimana? Merata atau nggak? Sampai pelosok nggak? Contoh, Pertadex di tambang-tambang nggak ada. Sehingga, truk-truk di tambang masih pakai B35 atau B40. Karena tidak ada Pertadex. Kalau biosolar kan Euro 2," tutur Jongkie D Sugiarto.
Jongkie mengusulkan agar pemerintah aktif membuka ruang dialog dengan para pelaku industri otomotif untuk menyinkronkan target implementasi dengan kapasitas teknis manufaktur.
"Betul (biar industri adaptasi). Sebenarnya dirundingin aja, dipanggil produsen-produsen mobil diesel, berapa lama kalian butuh? Masukan itu kan oke, nanti kita kasih tau kapan (siapnya). Jadi, harus begitu," ungkap Jongkie D Sugiarto.
Terdapat kesenjangan antara regulasi standar emisi yang diwajibkan saat ini dengan ketersediaan bahan bakar yang sesuai di berbagai daerah terpencil di Indonesia.
"Jadi ini agak sedikit timpang, satu sisi hari ini harus produksi truk Euro 4, tetapi nyatanya tidak semua daerah pelosok ada diesel euro 4. Itu bagaimana? Gitu aja," kata Jongkie D Sugiarto.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan target bahwa program B50 ini akan menjangkau seluruh sektor ekonomi mulai dari transportasi hingga alat berat.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa program ini merupakan terobosan global karena menempatkan Indonesia sebagai pionir dalam penggunaan campuran nabati setinggi itu.
"Ini semua dipakai, semua sektor dipakai. Jadi, ini kita bersama-sama pantau karena memang ini adalah satu kegiatan yang tidak ada contohnya," kata Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Pemerintah melaporkan bahwa rangkaian pengujian teknis di laboratorium telah berjalan sejak awal tahun lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan road test di berbagai sektor sejak 9 Desember 2025.
