Gaikindo mendorong pemerintah Indonesia untuk memperluas cakupan insentif kendaraan elektrifikasi guna mencapai kualitas udara bersih seperti di Beijing, China, pada Sabtu (25/4/2026). Langkah ini dinilai krusial untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak serta menurunkan tingkat polusi udara secara nasional.
Peluang Indonesia memperbaiki kualitas lingkungan tetap terbuka lebar dengan catatan arah kebijakan fiskal harus tepat sasaran. Dilansir dari Otomotif, percepatan adopsi teknologi ini menjadi kunci utama dalam memenuhi komitmen Paris Agreement yang telah disepakati oleh pemerintah.
Vice Chairman Market Development Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, menekankan bahwa tujuan utama dari masifnya penggunaan kendaraan listrik mencakup aspek ekonomi dan lingkungan yang saling berkaitan.
ÔÇ£Sebenarnya apa tujuan kita galakkan mobil listrik? Itu kan satu menghemat BBM, kedua menurunkan polusi karena Indonesia ikut Paris Agreement,ÔÇØ ujar Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Pihak industri otomotif kini mempertanyakan arah kebijakan yang dinilai masih terlalu fokus pada satu jenis teknologi saja. Padahal, terdapat berbagai varian kendaraan elektrifikasi lain yang mampu memberikan kontribusi serupa terhadap efisiensi energi.
ÔÇ£Waktu itu kita bilang, kenapa BEV yang disupport? HEV kok enggak? PHEV kok enggak? Apalagi sekarang ada REEV. Mobil-mobil ini sudah sepantasnya diberikan insentif,ÔÇØ kata Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Menurutnya, jenis kendaraan seperti Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Range Extender Electric Vehicle (REEV) memiliki keunggulan praktis bagi konsumen. Teknologi tersebut diklaim mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20-30 persen tanpa ketergantungan penuh pada infrastruktur pengisian daya.
ÔÇ£Mobil ini rendah polusi karena mesinnya jarang jalan. Karena mesin ICE jarang jalan, konsumsi BBM lebih hemat 20-30 persen. Mobil ini juga enggak perlu charging station. Harga mobil ini tidak semahal BEV karena baterainya kecil,ÔÇØ ucap Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Gaikindo juga memberikan peringatan terkait potensi risiko industri jika transisi dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan ekosistem manufaktur lokal. Pengalaman negara tetangga menjadi pelajaran penting dalam menjaga keberlangsungan pabrik komponen konvensional di dalam negeri.
ÔÇ£Jangan sampai kaya Thailand. Mobil-mobil ini masih memakai komponen ICE. Di Thailand, karena semua pindah ke BEV, pabrik-pabrik itu tutup,ÔÇØ kata Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Penurunan nilai subsidi BBM yang mencapai Rp 500 triliun menjadi alasan kuat mengapa dukungan terhadap model elektrifikasi lain harus segera diwujudkan kembali. Kebijakan ini diharapkan mampu menstimulasi daya beli masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.
ÔÇ£Paling tidak sekarang sudah disadari mobil elektrifikasi (selain BEV) juga menurunkan subsidi BBM yang Rp 500 triliun dan menekan polusi,ÔÇØ ujarnya Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Terkait perbandingan dengan kondisi udara di Beijing, Jongkie menilai kesuksesan tersebut sangat bergantung pada konsistensi regulasi pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi jangka panjang.
ÔÇ£Jadi kita bisa kaya Beijing? Tergantung apakah kendaraan elektrifikasi ini dikasih insentif atau tidak sehingga merangsang daya beli masyarakat. Kalau dikasih lagi, mudah-mudahan bisa cepat,ÔÇØ kata Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Selain faktor harga beli, penyebaran infrastruktur pendukung juga menjadi catatan penting bagi pemerintah. Akses terhadap fasilitas pengisian daya yang merata di berbagai wilayah akan menentukan kecepatan adopsi teknologi ini oleh publik.
ÔÇ£Infrastruktur berupa charging station juga perlu digalakkan, jangan fokus ke kota tertentu. Itu penting untuk menunjang seberapa cepat adopsi kendaraan listrik,ÔÇØ ujar Jongkie D. Sugiarto, Vice Chairman Market Development Gaikindo.
Beijing sendiri membutuhkan waktu dua dekade untuk mentransformasi lingkungan transportasinya melalui pengetatan zona emisi dan subsidi besar-besaran. Data ICLEI menunjukkan kota tersebut sempat menghadapi krisis PM2.5 pada 2013 sebelum akhirnya berhasil memperbaiki kualitas udara melalui kebijakan lintas sektor yang konsisten.
