Sejumlah warga di Jakarta memanfaatkan jasa joki untuk mencairkan bantuan sosial (bansos) guna menghindari antrean panjang dan prosedur teknis yang rumit pada Rabu, 8 April 2026. Fenomena ini muncul sebagai rutinitas baru bagi penerima manfaat seperti lansia dan penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses sistem pendaftaran daring.
Praktik ini melibatkan penyedia jasa yang bertugas mendaftarkan barcode hingga mengantre berjam-jam untuk menebus pangan bersubsidi. Dilansir dari Megapolitan, para joki ini biasanya mengelola puluhan kartu bantuan dalam satu periode pencairan dengan tarif tertentu.
Refa, seorang warga Jakarta Selatan yang memberikan jasa tersebut, mengungkapkan bahwa aktivitasnya bermula dari keinginan menolong tetangga sebelum akhirnya menjadi sumber penghasilan. Ia mampu menangani puluhan kartu bantuan dalam satu bulan.
"Sering bantuin orang mengambil bansos seperti lansia, disabilitas, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP)," ujar Refa.
Menurut pengakuannya, jumlah bantuan yang diurus tidak menentu setiap bulannya karena sangat bergantung pada ketersediaan barcode pendaftaran. Pendapatannya bisa mencapai jutaan rupiah dengan patokan tarif sekitar Rp40.000 untuk setiap kartu yang diproses.
"Enggak menentu (total yang diminta mengambilkan bansos), kadang 60 KJP, kadang bisa lebih tergantung dari barcode," katanya.
Selain jasa bertarif tetap, terdapat warga lain seperti Yuni yang memberikan bantuan serupa namun tidak mematok biaya jasa secara khusus kepada para tetangganya. Yuni memfokuskan bantuannya kepada kelompok rentan yang tidak paham cara menggunakan mesin ATM.
"Saya enggak menentukan tarifnya, seikhlasnya aja, yang penting dia ridho ngasih rezeki saya buat anak saya," ujar Yuni.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti bahwa kehadiran joki ini merupakan imbas dari regulasi teknis yang belum sempurna. Ia menilai sistem distribusi yang ada saat ini membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan.
"Harusnya kan dibuka ini perteknya ya, peraturan teknisnya jika tidak memungkinkan terjadinya itu joki Bansos," kata Trubus.
Ia menambahkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya penurunan semangat dari para penerima bantuan untuk mengurus haknya secara mandiri. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan distribusi bantuan di tingkat akar rumput.
"Penerima Bansos ini sudah tidak bersemangat lagi menerima, sehingga menggunakan joki ini," ujarnya.
Trubus juga memperingatkan adanya potensi kerugian finansial bagi warga miskin karena harus memotong dana bantuan untuk membayar jasa joki. Kepercayaan publik terhadap program pemerintah dikhawatirkan akan tergerus jika praktik ini terus dibiarkan tanpa evaluasi sistem.
"Penerima pansos bukannya diuntungkan malah sebenarnya dirugikan karena mesti ada biaya yang harus dikeluarkan," ujar Trubus.
Bagi Trubus, pergeseran pola distribusi ini mencerminkan adanya penyimpangan dari tujuan awal pemberian bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas bantuan agar tetap tepat sasaran tanpa adanya pungutan tambahan.
"Jadi ini menjadikan ajang untuk pihak-pihak tertentu mencari keuntungan," ucap Trubus.
Trubus mendesak pemerintah untuk meninjau kembali filosofi bansos agar tidak disalahgunakan sebagai komoditas ekonomi oleh oknum tertentu. Perubahan pola ini dinilai mencederai semangat awal program perlindungan sosial bagi warga tidak mampu.
"Value dan filosofi bansosnya jadi berubah. Kan bansos untuk bantuan warga yang kurang mampu," katanya.
Merespons situasi tersebut, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menyatakan bahwa bansos sebenarnya sudah disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing penerima. Pemerintah memandang aksi saling bantu antarwarga sebagai bentuk kerukunan sosial.
"Saling membantu sesama tetangga cermin kerukunan yang baik dan tidak bisa disebut joki," kata Iqbal.
Meski demikian, Iqbal menyarankan agar warga tetap berusaha mengambil bantuan tersebut secara mandiri demi memastikan keamanan dana. Pihak dinas sosial juga menganjurkan koordinasi dengan pengurus RT atau RW jika warga menemui kendala fisik atau teknis saat pencairan.
"Jarak ke ATM dari tempat tinggal bisa menjadi saat yang baik bergerak berolahraga sebaiknya diambil sendiri," ujarnya.
