Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meluncurkan buku berjudul Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 di Menara 2 BTN, Jakarta, pada Kamis (21/5) untuk mengatasi krisis hunian nasional. Gagasan tersebut dinilai menjadi strategi krusial di tengah angka ketimpangan kepemilikan rumah yang tinggi.
Angka ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog di Indonesia saat ini diperkirakan telah menyentuh angka 10 juta hingga 12 juta unit, dilansir dari Media Indonesia. Selain itu, tercatat sekitar 20 juta warga masih menempati rumah yang tidak layak huni.
Fahri Hamzah yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) menyatakan bahwa target Swasembada Papan 2045 merupakan cita-cita besar nasional. Program pembangunan 3 juta rumah diposisikan sebagai pilar transformasi bangsa, bukan sekadar proyek properti biasa.
"Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan," ujar Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP sekaligus Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero).
Tantangan besar sektor perumahan ini diperinci oleh Fahri dengan data warga yang belum memiliki rumah pribadi. Dari 20 juta penduduk di hunian tidak layak, sekitar 6 juta orang di antaranya menempati rumah yang bukan milik sendiri.
Dukungan terhadap visi perumahan ini juga mengalir dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang sedang menyusun langkah taktis percepatan. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan komitmennya untuk mengarahkan bantuan agar tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan.
Hashim menambahkan bahwa konsep Swasembada Papan 2045 ini selaras dengan pemikiran tokoh pendahulu seperti Margono Djojohadikusumo dan Soemitro Djojohadikusumo. Industri perumahan dinilai harus ditempatkan dalam kerangka penguatan ekonomi nasional.
Merespons target besar tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) menyatakan kesiapannya untuk mengawal peta jalan yang telah dicanangkan. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa korporasi tengah merumuskan skema pembiayaan inklusif bagi sektor formal maupun informal.
"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," ujar Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN.
Penyediaan pembiayaan murah dengan tenor panjang antara 20, 30, hingga 40 tahun menjadi salah satu solusi operasional yang ditawarkan BTN. Langkah ini dipandang strategis guna menjaga daya beli MBR di tengah tren kenaikan harga properti.
Menurut Nixon, buku tersebut berhasil memotret tiga persoalan inti industri perumahan yang mencakup tata ruang, demokratisasi lahan, dan instrumen pembiayaan. Hambatan utama yang dihadapi saat ini adalah pemenuhan dana jangka panjang yang murah sekaligus berkelanjutan.
"Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami, indikator utamanya adalah keterjangkauan. Di situlah tantangannya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," tegas Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN.
