Konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menyeret ekonomi Iran ke jurang kehancuran yang sangat dalam. Dilansir dari Detik Finance, tekanan ekonomi ini kian parah setelah sebelumnya Iran sudah terbebani oleh berbagai sanksi internasional.
Data dari CNBC menunjukkan inflasi di negara tersebut melampaui angka 50% pada tahun 2025. Mata uang rial pun mengalami depresiasi hingga 60% hanya dalam kurun waktu beberapa bulan setelah pecahnya perang 12 hari melawan AS pada Juli lalu.
Krisis pangan menjadi ancaman nyata dengan lonjakan inflasi pangan yang mencapai 64% pada Oktober tahun lalu. Memasuki Februari 2026, angka inflasi pangan di Teheran melonjak drastis hingga menyentuh 105%.
Kenaikan harga yang paling mencolok terlihat pada sektor kebutuhan pokok sejak awal tahun hingga Maret 2026. Harga roti dan sereal meningkat 140%, sementara komoditas minyak dan lemak mengalami lonjakan hingga 219%.
Sebagai langkah darurat memenuhi kebutuhan uang tunai, bank-bank di Iran mulai mengedarkan uang kertas pecahan 10 juta rial. Namun, upaya ini dilakukan di tengah bayang-bayang inflasi yang kian sulit dikendalikan pemerintah setempat.
Laporan IMF memproyeksikan ekonomi Iran akan menyusut sebesar 6,1% pada tahun 2026. Inflasi tahunan diperkirakan mencapai 68,9% dengan nilai tukar mata uang yang diprediksi merosot hingga 1,32 juta rial per dolar AS.
Kondisi ekonomi Teheran disebut telah mencapai titik nadir akibat penutupan Selat Hormuz secara efektif. Blokade yang dipimpin oleh AS telah memutus arus perdagangan internasional Iran, termasuk sektor ekspor minyak mentah.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi Iran karena lebih dari 90% perdagangan minyak negara tersebut melewati wilayah ini. Blokade ini diperkirakan dapat memangkas pendapatan dari sektor penjualan minyak hingga 70%.
Situasi ini juga memicu penurunan tajam pada permintaan domestik serta volume impor. Selain itu, AS mengancam akan memberikan sanksi bagi bank-bank di Tiongkok yang masih memfasilitasi transaksi keuangan dengan pihak Iran.
"Hal ini menutup salah satu jalur kehidupan utama Teheran, dan mempercepat titik di mana neraca pembayaran Iran akan menemui jalan buntu," ujar Robin Brooks, peneliti senior di Brookings Institution.
"Keefektifan blokade ini dan rasa takut yang ditimbulkannya pada Iran kemungkinan besar akan membawa Teheran kembali ke meja perundingan dengan itikad baik," tambah Brooks.
Jasmine El-Gamal, CEO Avarice Strategies, menilai bahwa Iran menganggap Selat Hormuz sebagai gerbang utama kebangkitan ekonomi mereka. AS berharap Iran melepaskan pengaruh regionalnya sebagai syarat dalam kesepakatan damai mendatang.
Tantangan Pemulihan dan Ancaman Bencana Kemanusiaan
Meskipun berada dalam tekanan hebat, Amir Handjani dari Quincy Institute for Responsible Statecraft berpendapat bahwa Iran memiliki ketahanan terhadap sanksi. Hal ini dikarenakan Iran sudah terbiasa menghadapi isolasi ekonomi selama hampir lima dekade.
"Selama kesepakatan damai tercapai dengan Amerika Serikat yang mencabut sanksi dan membebaskan ekonomi Iran dari 'kotak penalti' yang telah menjeratnya selama empat dekade, negara itu dapat pulih lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang," katanya.
Namun, para pejabat ekonomi senior telah memperingatkan Presiden Masoud Pezeshkian bahwa proses pembangunan kembali infrastruktur yang rusak memerlukan waktu lebih dari satu dekade. Infrastruktur energi dan industri menjadi sektor yang paling terdampak.
"Serangan terhadap kilang minyak, pembangkit listrik, dan fasilitas terkait merupakan luka ekonomi paling parah akibat konflik ini," kata Amir Handjani.
Sebelum perang meletus, Iran tercatat sudah mengalami defisit anggaran dengan kerugian infrastruktur mencapai kisaran US$ 200 miliar hingga US$ 270 miliar. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya dukungan dari mitra dagang lama.
"Tanpa ekonomi, layanan sosial dasar yang gagal, tanpa pilihan politik atau pemerintahan alternatif, dan tanpa teman global untuk menyelamatkan mereka, serta musim panas yang sangat terik akan segera tiba, bencana kemanusiaan serius sedang mengancam Iran," kata Wakil Presiden Global Guardian, Seth Krummrich.
Ekonom Oxford Economics, Lucila Bonilla, menambahkan bahwa negara-negara tetangga mulai mencari rute alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Hal ini berpotensi menurunkan daya tawar Iran secara signifikan di masa depan meskipun perang berakhir.
