Kesehatan fiskal Indonesia dinilai mengalami penurunan signifikan akibat melemahnya penerimaan negara yang dibarengi dengan lonjakan beban pembayaran bunga utang pada triwulan I-2026, seperti dilansir dari Media Indonesia pada Selasa (19/5).
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menjelaskan bahwa indikator keuangan nasional terus memburuk di tengah narasi optimistis yang kerap disampaikan oleh pemerintah kepada publik.
"Kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan. Keuangan negara terus melemah," ujar Anthony.
Penurunan tajam terjadi pada rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mencapai 9,3 persen atau menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN-7. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang melonjak hingga 25,1 persen dari total penerimaan negara.
"Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat," kata Anthony.
Pemerintah dinilai terus membangun persepsi aman melalui pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut keuangan negara sehat dan kuat. Anthony mengkritik pola komunikasi tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berisiko memicu antipati masyarakat.
"Narasi seperti ini tidak membantu sama sekali," tuding Anthony.
Kritik juga diarahkan pada rencana penerbitan surat utang internasional di Tiongkok melalui skema Panda Bond setelah muncul kabar pemerintah menolak tawaran pinjaman luar negeri senilai 25 hingga 35 miliar dolar AS pascakunjungan Menteri Keuangan Purbaya ke Washington DC.
"Ini paradoks kedua yakni rencana penerbitan Panda Bond di tengah narasi uang banyak," katanya.
Pemerintah juga berencana mengaktifkan bond stabilization fund (BSF) untuk mengintervensi pasar obligasi demi menjaga harga dan tingkat imbal hasil (yield). Anthony mempertanyakan ketersediaan dana program tersebut karena APBN sedang dibutuhkan untuk membiayai defisit anggaran.
"Pemerintah sendiri faktanya sedang membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai defisit anggaran dan membayar obligasi yang jatuh tempo," jelas Anthony.
Penggunaan APBN secara sembarangan di luar ketentuan DPR dikhawatirkan mengganggu belanja prioritas seperti subsidi dan program sosial. Penopangan pasar obligasi kemungkinan akan dialihkan kepada Bank Indonesia dan bank-bank Himbara, yang berisiko mengubah fungsi bank sentral menjadi institusi pembiayaan fiskal.
"Intervensi membuat harga obligasi tampak relatif tinggi dan yield tampak relatif rendah," katanya.
Distorsi harga akibat intervensi tersebut dapat memicu aksi jual oleh investor dan membuat obligasi baru di pasar perdana menjadi kurang diminati karena imbal hasil yang tidak menarik.
Di sektor moneter, Anthony menyebut pelemahan nilai tukar rupiah berakar pada masalah struktural ekonomi seperti defisit neraca transaksi berjalan dan ketergantungan utang luar negeri, bukan sekadar persoalan teknis.
"Ini yang terjadi selama ini. Defisit neraca transaksi berjalan ditutup dengan utang, cukup menjaga kurs rupiah terdepresiasi perlahan setiap tahunnya," terangnya.
Tekanan terhadap mata uang nasional semakin diperberat oleh penurunan cadangan devisa sebesar 10,3 miliar dolar AS dalam empat bulan pertama tahun ini, dari 156,5 miliar dolar AS menjadi 146,2 miar dolar AS. Nilai tukar rupiah diproyeksikan bisa menembus Rp18.000 hingga Rp20.000 per dolar AS jika perbaikan struktural tidak dilakukan.
"Kondisi ini akan terus terjadi siapa pun yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia," ucap Anthony.
Struktur ekonomi yang lemah ditandai oleh deindustrialisasi dini serta stagnasi ekspor. Dalam wewenangnya, Bank Indonesia sebenarnya bisa menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah, namun langkah itu dihindari demi menjaga daya saing industri manufaktur meskipun belum ada hasil signifikan.
