Komisi XI DPR RI menyoroti lonjakan tajam penerimaan operasional Bank Indonesia yang mencapai 212 persen dari target tahun 2025 di tengah kondisi mata uang rupiah yang sedang mengalami tekanan terhadap valuta asing.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara DPR dan Bank Indonesia di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Lonjakan pendapatan lembaga moneter tersebut dinilai berbanding terbalik dengan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan apakah ada unsur pembiaran terhadap pelemahan nilai tukar rupiah demi mendongkrak pendapatan internal bank sentral tersebut.
"Ini kan menjadi pertanyaan kita, dan artinya di saat rupiah mengalami tekanan justru BI penerimaannya paling besar. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaannya BI besar?" tanya Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Politisi tersebut menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dari pengelolaan aset valas tidak serta-merta menjadi sebuah prestasi yang patut diapresiasi secara berlebihan. Menurutnya, situasi riil menunjukkan adanya dampak negatif yang signifikan terhadap sektor industri nasional dan keuangan negara secara umum.
"Apakah kemudian ketika aset pengelolaan valas ini meningkat tajam, di saat rupiah yang mengalami tekanan terus kemudian realisasinya di atas 100% ini prestasi atau apa? Angka di atas 100% ini bukan berarti super prestasi gitu loh kalau kita lihat situasi yang sebenarnya," tambah Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Berdasarkan data laporan keuangan yang dilansir dari Detik Finance, realisasi Anggaran Operasional Bank Indonesia hingga triwulan IV-2025 menyentuh angka Rp 66,80 triliun dari target awal sebesar Rp 31,49 triliun. Pos Hasil Pengelolaan Aset Valas menjadi penyumbang terbesar dengan membukukan Rp 66,65 triliun, sementara realisasi pengeluaran tercatat sebesar Rp 22,86 triliun.
Misbakhun menambahkan bahwa ketika bank sentral memperoleh keuntungan besar, pemerintah justru harus mengalokasikan dana APBN yang lebih besar untuk menambal subsidi energi akibat pelemahan kurs.
"Rogohan uang negara APBN untuk memberikan bantalan subsidi BBM, Energi, kemudian LPG kemudian yang lain. Dan pada saat yang sama BI justru menikmati kenaikan penerimaan," tambah Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan respons langsung terhadap tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh surplus yang diperoleh instansinya akan dikembalikan lagi kepada kas negara.
"Kami tidak ada niatan semuanya untuk neraca BI. Surplusnya BI itu ke pemerintah semua, pajaknya tinggi, kami bayar juga. kami kalau penerimaan tadi, jangan kami dinilai karena inginkami menaikkan. Kan pajak kami bayar, surplus kami kembalikan jadi penerimaan itu juga kembali kepada negara tapi kami pertimbangkan bagaimana benefit and cost secara nasional," jelas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.
