Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang memicu perhatian serius pemerintah dan pelaku ekonomi nasional pada Selasa (19/5/2026), dilansir dari Nasional.
Lembaga legislatif tersebut meminta masyarakat tidak menyikapi dinamika kurs secara berlebihan guna mencegah kepanikan yang berisiko memperburuk sentimen pasar. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tekanan yang dialami mata uang nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pesan Kepala Negara berfokus pada pentingnya menjaga ketenangan publik di tengah gejolak ekonomi global.
"Yang ingin disampaikan Presiden adalah masyarakat tidak perlu panik berlebihan setiap kali melihat nilai tukar bergerak. Bukan berarti pelemahan Rupiah dianggap tidak penting atau disepelekan," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Penjagaan ketenangan publik dinilai penting agar masyarakat tidak terjebak dalam situasi kontraproduktif terhadap perekonomian. Misbakhun mengibaratkan dinamika kurs seperti cuaca buruk dalam pelayaran yang memerlukan navigasi tepat tanpa perlu memicu kepanikan penumpang.
"Kalau ada gelombang besar, tentu nahkoda harus bekerja serius menjaga arah kapal. Tetapi penumpang juga tidak perlu panik seolah kapal akan tenggelam," ujarnya.
Komisi XI DPR RI memahami sensitivitas dampak fluktuasi kurs terhadap harga energi, bahan pangan impor, serta kebutuhan industri. Oleh karena itu, koordinasi intensif terus berjalan bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas sektor keuangan untuk merumuskan langkah penguatan stabilitas ekonomi.
"Di belakang layar, pembahasan mengenai stabilitas Rupiah dan langkah-langkah penguatannya terus dilakukan secara intens. Pemerintah dan DPR tidak diam," kata Misbakhun.
Sinergi antara pemerintah dan otoritas ekonomi diyakini akan segera memberikan dampak positif bagi pasar. Konsistensi kebijakan menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan publik di tengah tantangan global saat ini.
"Saya yakin pasar akan mulai melihat arah perbaikannya. Yang penting sekarang konsistensi kebijakan dijaga dan kepercayaan publik tidak boleh goyah," pungkas Misbakhun.
