Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak langkah nyata pemerintah untuk merespons lonjakan harga plastik yang kian menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Selasa (14/4/2026). Kenaikan harga kemasan ini dinilai mengancam keberlangsungan sektor ekonomi kreatif nasional.
Kenaikan biaya operasional ini berdampak langsung pada rantai pasok industri rumahan hingga pedagang bahan kemasan di berbagai wilayah. Berdasarkan data yang dihimpun, harga eceran plastik di pasar saat ini menyentuh angka Rp 28.000 hingga Rp 49.000 per kilogram untuk jenis tertentu.
"Saat harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, yang terdampak bukan hanya pedagang bahan kemasan, melainkan ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif yang menjadikan kemasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari nilai jual produk mereka," kata Yoyok dalam keterangan tertulisnya.
Politikus Partai Nasdem tersebut menegaskan bahwa otoritas terkait harus segera mengambil tindakan agar dampak ekonomi tidak semakin luas ke sektor-sektor produktif lainnya. Kepiawaian pemerintah dalam menangani imbas konflik global saat ini menjadi poin utama yang disoroti oleh legislatif.
"Pemerintah jangan hanya diam saja, karena ini tanggung jawab Negara. Di sini, Pemerintah dituntut untuk menunjukkan kepiawaian dalam meredakan beratnya kondisi ekonomi akibat konflik global," jelas Yoyok.
Legislator tersebut berpendapat bahwa kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) belum cukup efektif untuk meredam tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah. Diperlukan solusi komprehensif untuk menyiasati beban ekonomi ganda yang muncul akibat gejolak pasar internasional.
"Bagi saya, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menekan harga BBM agar tidak naik. Pemerintah harus cari solusi efektif menghadapi tekanan ekonomi saat ini yang dihadapi rakyat," ucap Yoyok.
Situasi ini dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan kehadirannya dalam melindungi pelaku usaha kecil dari ketidakpastian ekonomi dunia. Yoyok meminta adanya gerak cepat agar biaya produksi tidak terus membengkak.
"Pemerintah harus gerak cepat menyiasati kenaikan harga. Beban ekonomi ganda masyarakat harus mendapat solusi dari Pemerintah, di sinilah ujiannya," imbuh Yoyok.
Menurut pandangannya, intervensi negara sangat krusial karena plastik masih merupakan komponen utama kemasan yang sulit digantikan oleh pelaku UMKM. Tanpa bantuan pemerintah, sektor penggerak ekonomi ini diprediksi akan mengalami penurunan daya saing akibat tingginya biaya produksi.
"Jangan sampai sektor UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Negara harus terus tergerus, sementara Pemerintah justru lebih sibuk memajaki rakyatnya," kata Yoyok.
Dilansir dari Nasional, kenaikan harga plastik di Indonesia saat ini mencapai rentang 30 persen hingga 100 persen di beberapa daerah. Kondisi tersebut dipicu oleh terganggunya ketersediaan nafta sebagai bahan baku utama akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.
Indonesia tercatat masih memiliki ketergantungan impor sebesar 60 persen untuk bahan baku plastik dari negara-negara seperti Korea Selatan, China, dan Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat harga domestik sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia serta kenaikan biaya logistik internasional.
