Bank Indonesia melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 9,1 miliar pada kuartal I 2026 akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global dan perlambatan ekonomi dunia yang dilansir dari Nasional.
Kondisi keuangan tersebut berbalik secara signifikan dari kuartal IV 2025 yang sempat mencatat surplus sebesar US$ 6,1 miliar, sementara pada kuartal I 2025 defisit tercatat sebesar US$ 0,8 miliar.
Pembengkakan angka defisit ini dipicu oleh peningkatan defisit transaksi berjalan yang mencapai US$ 4,0 miliar atau setara 1,1% dari Produk Domestik Bruto, serta berbaliknya transaksi modal dan finansial menjadi defisit sebesar US$ 4,9 miliar.
Pihak bank sentral mengonfirmasi bahwa penurunan kinerja ekspor nonmigas yang lebih dalam dibandingkan impor menjadi penyebab utama menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas menjadi US$ 13,3 miliar.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekspor nonmigas yang lebih dalam dibandingkan kinerja impor nonmigas," ujar Denny dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).
Penurunan surplus sektor perdagangan nonmigas ini berjalan seiring dengan hambatan rantai pasok antarnegara, meskipun neraca pendapatan primer juga tertekan oleh kenaikan pembayaran kupon serta bunga luar negeri.
"Defisit neraca perdagangan migas juga menurun di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga," lanjut Denny.
Sektor investasi langsung dan portofolio dilaporkan masih membukukan surplus karena persepsi positif investor, walaupun investasi lainnya defisit akibat pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.
"Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal," ujar Denny.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tetap kokoh di angka US$ 148,2 miliar, yang setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
