Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya penutupan Selat Hormuz, mulai memberikan tekanan serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut memicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta lonjakan harga energi global secara signifikan.
Dikutip dari Detik Finance, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa situasi ini menyebabkan harga barang-barang impor melonjak. Hal tersebut dinilai menambah beban berat bagi para pelaku usaha di dalam negeri.
Puan menyebutkan bahwa sektor industri, transportasi, hingga UMKM menjadi pihak yang paling terdampak. Kelompok usaha ini sangat sensitif terhadap perubahan biaya operasional yang dipicu oleh kenaikan harga bahan baku impor dan energi.
Data Bloomberg menunjukkan nilai tukar dolar AS pada Selasa sore berada di level Rp 17.529, mengalami kenaikan sebesar 115 poin atau 0,66 persen. Saat pasar dibuka pukul 09.06, posisi mata uang AS sudah menguat ke level Rp 17.487 dengan kenaikan 73 poin.
"Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," jelas Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Langkah antisipasi dini diperlukan agar pelemahan rupiah tidak memperburuk kondisi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Puan menegaskan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) harus segera mengambil tindakan mitigasi yang matang.
Menurutnya, perencanaan strategi ekonomi ini tidak hanya difokuskan untuk tahun berjalan saja. Pemerintah diminta untuk memetakan risiko dan solusi jangka panjang hingga tahun 2027 mendatang.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," tuturnya.
Gangguan distribusi di Selat Hormuz telah berdampak luas pada rantai pasok global. Selain menekan nilai mata uang dan menaikkan harga BBM, konflik ini juga mengakibatkan pembengkakan biaya logistik dan distribusi internasional.
"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan.
DPR RI memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga daya tahan ekonomi domestik. Prioritas utama saat ini adalah menahan laju keluarnya modal asing serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar.
"Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tutup Puan.
