Bank Indonesia (BI) memproyeksikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi terhadap inflasi nasional pada April 2026 bersifat terbatas. Berdasarkan data yang dilansir dari Money pada Rabu (22/4/2026), penyesuaian harga energi ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah di pasar global.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menjelaskan bahwa meskipun kenaikan harga minyak dunia memberikan kontribusi pada inflasi bulanan, pengaruhnya terhadap stabilitas harga secara umum sangat minim. Bank sentral mencatat angka kontribusi tersebut hanya berkisar di level 0,04 persen.
"BBM non-subsidi apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi tetapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persenan," ujar Aida S. Budiman, Deputi Gubernur BI.
Aida menegaskan bahwa target inflasi tahunan untuk periode 2026 hingga 2027 tetap terjaga dalam sasaran bank sentral. Proyeksi tersebut dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen di tengah tekanan faktor eksternal seperti konflik geopolitik di Iran.
Kondisi ekonomi domestik juga dinilai tetap solid dengan estimasi pertumbuhan pada kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen. Hal ini tetap optimistis meskipun terdapat penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,1 persen menjadi 3 persen.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap dinamika di Timur Tengah. Konflik di wilayah tersebut berisiko mengganggu jalur perdagangan internasional serta memicu lonjakan harga energi dalam negeri.
"Untuk itu Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan dalam negeri ini siap me-respons potensi tekanan inflasi dari global khususnya dari kenaikan harga energi atau BBM," kata Ricky P. Gozali, Deputi Gubernur BI.
Selain faktor energi, Bank Indonesia juga memantau risiko dari fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu pasokan pangan akibat kemarau panjang. BI kini memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Langkah antisipasi dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang mencakup operasi pasar murah dan penguatan distribusi antarwilayah. Koordinasi ini juga melibatkan pengawasan distribusi BBM agar lebih tepat sasaran di berbagai daerah.
"Selain itu juga upaya dari pengendalian harga juga perlu dilakukan, ini melalui koordinasi dan sinergi antara TPID dan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi di daerah-daerah yang kita lakukan agar BBM Bersubsidi dapat disalurkan tepat sasaran," tambah Ricky P. Gozali, Deputi Gubernur BI.
