Pemerintah China Larang Pegawai BUMN Gunakan Aplikasi AI OpenClaw

Pemerintah China Larang Pegawai BUMN Gunakan Aplikasi AI OpenClaw
Foto: Ilustrasi Pemerintah China Larang Pegawai BUMN Gunakan Aplikasi AI OpenClaw.

Sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan milik negara (BUMN) di China menginstruksikan para pegawai untuk tidak memasang aplikasi agen kecerdasan buatan (AI) OpenClaw pada perangkat kerja dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran regulator pusat terkait risiko keamanan data yang signifikan.

Pembatasan penggunaan teknologi tersebut didasarkan pada potensi ancaman kebocoran informasi, penghapusan data secara tidak sengaja, hingga penyalahgunaan data pengguna. Dilansir dari Tekno, OpenClaw merupakan sistem agen AI sumber terbuka yang mampu beroperasi secara mandiri untuk mengelola berbagai tugas digital di komputer pengguna.

Berbeda dengan model chatbot konvensional, OpenClaw memiliki kemampuan untuk mengeksekusi perintah langsung pada server atau terminal. Sistem ini bahkan dapat dikendalikan melalui platform pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram untuk mengoperasikan browser serta sistem komputer secara otomatis selama 24 jam penuh.

Aplikasi ini awalnya diperkenalkan di platform GitHub pada November 2025 dengan identitas Clawdbot. Setelah sempat berganti nama menjadi Moltbot pada 27 Januari 2026, proyek tersebut akhirnya resmi menggunakan nama OpenClaw sejak 30 Januari 2026 dan langsung mendapatkan atensi luas dari komunitas teknologi global.

Sebelum munculnya larangan, pemerintah daerah di pusat teknologi seperti Shenzhen sempat memberikan dukungan besar terhadap adopsi teknologi ini melalui subsidi jutaan yuan. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi nasional bertajuk "AI Plus" yang bertujuan mempercepat integrasi kecerdasan buatan di berbagai sektor ekonomi China.

Namun, otoritas di Beijing kini memperketat pengawasan dengan mewajibkan pegawai yang telah memasang aplikasi tersebut untuk melapor guna pemeriksaan perangkat. Larangan pemasangan OpenClaw mencakup komputer kantor hingga ponsel pribadi yang terhubung ke jaringan instansi, termasuk bagi keluarga personel militer di beberapa kasus tertentu.

Meskipun sebagian besar lembaga menerapkan pembatasan ketat, beberapa otoritas masih memberikan kelonggaran terbatas. Berdasarkan pemberitahuan internal, penggunaan teknologi OpenClaw tetap dimungkinkan di lingkungan kerja tertentu asalkan telah melalui proses perizinan dan mendapatkan persetujuan resmi dari pihak berwenang.

Artikel terkait

Rekomendasi