Sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan milik negara di China mengeluarkan peringatan kepada para pegawai untuk tidak memasang aplikasi agen kecerdasan buatan OpenClaw pada perangkat kerja mereka. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran regulator pusat terkait potensi risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pengguna melalui teknologi tersebut.
Dilansir dari Tekno, instruksi ini menyasar para pegawai negeri sipil hingga staf di lembaga keuangan milik negara. Kebijakan pembatasan muncul karena OpenClaw memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan mengontrol sistem komputer secara otomatis selama 24 jam tanpa intervensi manual yang intens.
Regulator di Beijing mengidentifikasi adanya ancaman keamanan serius, termasuk potensi penghapusan data tanpa sengaja serta akses ilegal ke informasi sensitif. OpenClaw berbeda dari chatbot generatif biasa karena sistem ini mampu mengoperasikan terminal, mengelola browser, dan menjalankan perintah langsung pada server melalui integrasi pesan instan.
Perangkat lunak yang bersifat terbuka ini awalnya dikenal dengan nama Clawdbot saat pertama kali dirilis di GitHub pada November 2025. Proyek tersebut kemudian mengalami perubahan identitas menjadi Moltbot pada 27 Januari 2026, hingga akhirnya resmi menyandang nama OpenClaw pada 30 Januari 2026.
Sebelum munculnya peringatan keamanan ini, teknologi OpenClaw sempat mendapatkan dukungan luas dari berbagai pemerintah daerah di pusat teknologi seperti Shenzhen. Melalui strategi nasional bernama AI Plus, otoritas lokal bahkan sempat menjanjikan subsidi jutaan yuan bagi perusahaan yang mengembangkan aplikasi berbasis agen AI tersebut untuk mempercepat adopsi teknologi di sektor industri.
Namun, kebijakan terbaru mewajibkan pegawai yang telah menginstal aplikasi tersebut untuk segera melapor kepada atasan guna pemeriksaan perangkat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa larangan ini juga diperluas hingga ke ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan kantor, bahkan dalam beberapa kasus mencakup anggota keluarga personel militer.
Meskipun terdapat pengetatan pengawasan, sejumlah lembaga dilaporkan tidak menerapkan larangan total secara menyeluruh. Penggunaan teknologi ini masih dimungkinkan pada beberapa instansi tertentu dengan syarat pengguna harus mengantongi izin atau persetujuan internal terlebih dahulu sebelum mengaktifkannya di lingkungan kerja.
