Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat basis data nasional melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sinergi ini mencakup pertukaran serta pemutakhiran data ekosistem halal nasional yang berlangsung di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Senin (20/4/2026).
Integrasi data lintas lembaga tersebut dipandang sebagai langkah krusial dalam merumuskan kebijakan publik yang akurat. Sebagaimana dilansir dari Nasional, kerja sama ini juga bertujuan mendukung perluasan kewajiban sertifikasi halal di seluruh Indonesia.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa sinkronisasi informasi secara berkala merupakan kunci efektivitas pengembangan ekonomi halal ke depan.
ÔÇ£Kami turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling meng-update, bertukar, dan memperbarui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal.ÔÇØ ujar Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.
Pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut menilai momentum sensus mendatang merupakan peluang besar bagi pemetaan pelaku usaha. Guna memberikan dukungan operasional yang nyata, BPJPH telah menyiapkan puluhan ribu personel untuk terjun langsung ke lapangan.
ÔÇ£Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,ÔÇØ tegas Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi atas fasilitas teknologi yang dikelola BPJPH untuk menunjang sistem yang efisien. Amalia menyebutkan bahwa kunjungan kerja tersebut memperlihatkan keseriusan BPJPH dalam membangun ekosistem berbasis data modern.
ÔÇ£Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu, dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir," ucap Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Berdasarkan rencana otoritas statistik, pelaksanaan SE2026 akan dilakukan secara serentak di berbagai wilayah dalam kurun waktu empat bulan. Proses pemutakhiran data dijadwalkan menyasar minimal 30 kota serta melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah.
ÔÇ£Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan minimal di 30 kota,ÔÇØ jelas Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Penyelenggaraan sensus ini dirancang untuk menjadi fondasi utama dalam menciptakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan bersifat inklusif.
ÔÇ£Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,ÔÇØ tutur Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Tahapan utama Sensus Ekonomi 2026 direncanakan mulai berjalan pada Mei hingga Agustus 2026 dengan cakupan yang menjangkau seluruh sektor usaha nasional.
