Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mendorong penguatan peran strategis BPD dalam menopang ekonomi daerah di tengah penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada Jumat (17/4/2026) di Surakarta.
Keterbatasan anggaran fiskal dari pemerintah pusat memaksa daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif demi menjaga keberlanjutan pembangunan regional. Dilansir dari Detik Finance, BPD dinilai menjadi indikator vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang kolaboratif.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan penekanan bahwa pembangunan wilayah yang luas dengan populasi mencapai 38 juta jiwa di Jawa Tengah tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah.
"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.
Luthfi menjelaskan bahwa porsi investasi memegang peranan sangat krusial karena menyokong lebih dari 80 persen pembangunan di daerah, sehingga kepala daerah dituntut aktif menarik investor.
"Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi 'marketing' untuk menarik investor," tegas Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.
Ia juga menambahkan bahwa integrasi antar sektor menjadi kunci utama dalam penyelesaian berbagai problematika di tingkat daerah.
"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak," jelas Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, mengungkapkan adanya tren penurunan angka dan persentase TKD yang telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga tahun 2026 ini.
"BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat," tegas Bambang Widiyatmoko, Direktur Utama Bank Jateng.
Bambang juga mengusulkan adanya penguatan kerja sama antar-BPD melalui skema pembiayaan bersama atau sindikasi untuk mendanai proyek-proyek strategis di daerah.
"Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama," tegas Bambang Widiyatmoko, Direktur Utama Bank Jateng.
Ia meyakini bahwa penguatan kolaborasi antar bank daerah akan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan pada skala nasional.
"Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri," jelas Bambang Widiyatmoko, Direktur Utama Bank Jateng.
Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyoroti pentingnya perubahan fungsi BPD yang selama ini masih bersifat administratif agar segera beralih menjadi penggerak ekonomi utama.
"BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas," tegas Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.
Menurut Agus, BPD perlu meningkatkan kelasnya dengan berperan sebagai pengelola aliran dana serta penjaga likuiditas yang aktif dalam sistem intermediasi keuangan daerah.
"Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?" ujar Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.
Ia menekankan perlunya inovasi dalam pembiayaan sektor publik melalui pendekatan yang lebih presisi dan berbasis risiko sesuai dengan karakter ekonomi lokal masing-masing wilayah.
"Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah," jelas Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.
Agus menutup dengan menyatakan bahwa ketangguhan ekonomi daerah di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan BPD dalam mengorkestrasi aliran dana di luar ketergantungan pada APBD.
"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya," ujar Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda.
