Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberikan klarifikasi terkait ketersediaan rumah subsidi bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin (20/4/2026). Ia menegaskan bahwa penyediaan hunian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut sangat bergantung pada tingkat peminatan individu pegawai.
Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan adanya jatah khusus ribuan unit rumah bagi petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dilansir dari Kompas, Heru memastikan bahwa mekanisme perolehan rumah bagi pegawai SPPG tetap mengikuti prosedur umum yang berlaku bagi masyarakat lainnya.
"Sama seperti yang lain, tergantung peminatannya dari pegawai SPPG. Tidak ada alokasi khusus gitu.," kata Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera.
Isu mengenai kuota khusus ini bermula dari pernyataan Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza. Pernyataan tersebut disampaikan pascapertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Selasa (22/4/2025) yang lalu.
"Kami juga dapat alokasi untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebanyak 1.000 unit rumah, khusus untuk SPPI yang akan mengawaki SPPG di seluruh Indonesia. Titik-titiknya nanti akan terbagi empat zonasi yang sudah diatur oleh BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat)," kata Jonni Mahroza, Rektor Universitas Pertahanan.
Menanggapi wacana tersebut, pengamat sektor perumahan Jehansyah Siregar menilai bahwa pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok tertentu cenderung bersifat responsif. Ia memberikan kritik terhadap pola kebijakan pemerintah yang dianggap sering terjebak pada skema kepemilikan tanpa perencanaan kawasan yang terintegrasi.
"Pemerintah selalu terjebak dengan skema pemilikan rumah atau properti," kata Jehansyah Siregar, Pengamat Sektor Perumahan.
Jehansyah menambahkan bahwa pendekatan yang sporadis ini mengakibatkan capaian program perumahan nasional sulit memenuhi target besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya pengembangan kawasan permukiman yang lebih sistematis.
"Akibatnya angkanya hanya beberapa ratus atau ribu, padahal target Presiden (Prabowo Subianto) 3 juta rumah setahun," katanya Jehansyah Siregar, Pengamat Sektor Perumahan.
Selain masalah perencanaan, Jehansyah menyoroti mobilitas pegawai SPPG yang tinggi sehingga skema kepemilikan rumah jangka panjang dinilai kurang relevan. Sebagai solusi alternatif, ia mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang menyatu dengan lokasi kerja dapur MBG.
"Rusunawa terpadu dengan dapur SPPG bisa jadi konsep untuk para pegawai dan suplier dapur MBG," ujarnya Jehansyah Siregar, Pengamat Sektor Perumahan.
