Bank Indonesia resmi menginisiasi program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) di Jakarta pada Senin (27/4/2026) sebagai upaya memecahkan kebuntuan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Langkah strategis ini diluncurkan untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi eskalasi ketidakpastian global yang kian dinamis.
Program ini dirancang menjadi wadah kolaborasi antara otoritas dan pelaku pasar guna mengantisipasi tekanan aliran modal keluar akibat kebijakan luar negeri dan ketegangan geopolitik. Sebagaimana dilansir dari Finansial, skema Pinisi fokus pada penguatan permintaan domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa platform ini merupakan respon terhadap tantangan berat ekonomi global, termasuk kebijakan tarif tinggi di Amerika Serikat serta konflik di Timur Tengah. Beliau menekankan perlunya sinergi yang kuat antarlembaga untuk melindungi perekonomian dari dampak suku bunga tinggi yang berkepanjangan.
"Oleh karena itu kita terus perlu memperkuat sinergi mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Bank Indonesia menargetkan inisiatif ini tidak hanya berhenti pada tahap diskusi, melainkan mampu merealisasikan kesepakatan bisnis nyata. Hal tersebut mencakup percepatan kucuran pembiayaan untuk berbagai proyek yang telah masuk dalam perencanaan strategis guna mendukung roda ekonomi.
"Oleh karena itu kita terus perlu memperkuat sinergi mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa percepatan intermediasi sangat krusial untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan dan hilirisasi. Fokus pembiayaan juga diarahkan pada program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah dan penguatan koperasi desa.
"Intermediasi itu sangat penting, lambangnya seperti kuda yang berlari kencang. Sektor jasa keuangan penting terutama untuk menumbuhkan sektor UMKM, sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, dan tentunya menciptakan lapangan kerja," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Hingga akhir Maret 2026, pemerintah mencatat realisasi kredit program untuk pelaku UMKM telah mencapai Rp78,39 triliun atau seperempat dari total target tahunan. Keberadaan Satgas Percepatan Program Pemerintah yang dibentuk melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 menjadi instrumen pendukung dalam mengawal laju pertumbuhan ini.
Airlangga menegaskan pentingnya proses debottlenecking atau penguraian hambatan struktural agar kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga. Sinergi dalam program Pinisi ini mencakup delapan fokus utama, mulai dari harmonisasi kebijakan antar-kementerian hingga inovasi digital untuk mendukung inklusi keuangan di sektor riil.
