Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataan mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (23/4/2026). Angka tersebut ditegaskan sebagai bentuk simulasi perhitungan dan bukan merupakan data kebutuhan riil harian di lapangan.
Penggunaan asumsi tersebut didasarkan pada kondisi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia mengolah daging sapi secara bersamaan. Dilansir dari Detik Finance, satu unit SPPG diperkirakan memerlukan ratusan kilogram daging untuk sekali proses memasak.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan Hindayana, Kepala BGN.
Penghitungan teknis menunjukkan bahwa kebutuhan daging pada tiap SPPG berkisar antara 350 sampai 382 kilogram. Volume tersebut secara akumulasi setara dengan bobot daging murni dari satu ekor sapi dewasa.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," tambah Dadan.
Upaya menjaga stabilitas harga pangan di pasar dilakukan BGN dengan tidak menetapkan kebijakan menu tunggal secara nasional. Fleksibilitas ini menjadi strategi untuk mencegah lonjakan permintaan bahan pokok secara mendadak.
Pengalaman lonjakan harga sempat terjadi saat penyajian menu nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat pada peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, 17 Oktober lalu.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," jelas Dadan.
Penyusunan menu program MBG kini diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal di tiap daerah. Langkah ini diambil guna mengakomodasi preferensi masyarakat setempat sekaligus menekan risiko inflasi pangan.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," imbuh Dadan.
