Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memutuskan untuk tidak menyeragamkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini diambil guna mencegah lonjakan harga pangan akibat tekanan permintaan yang tinggi pada komoditas tertentu.
Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi pangan di setiap daerah. BGN berupaya menyesuaikan sajian makanan dengan selera masyarakat setempat agar program lebih efektif dan berkelanjutan, sebagaimana dilansir dari Money.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," jelas Dadan.
Risiko kenaikan harga telah terbukti pada pelaksanaan simulasi sebelumnya. Dadan mengungkapkan bahwa saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025, menu MBG sempat diseragamkan berupa nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," jelasnya.
Dadan juga memberikan klarifikasi mengenai informasi kebutuhan 19.000 ekor sapi. Angka tersebut merupakan simulasi teknis jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak daging sapi secara serentak dalam satu hari yang sama.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan.
Di sisi lain, efisiensi anggaran juga menjadi fokus utama instansi ini. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengonfirmasi pembentukan tim optimalisasi untuk menyisir data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia pada Senin (20/4/2026).
"Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa," kata Nanik.
Tim tersebut akan melakukan verifikasi di lapangan, termasuk di sekolah-sekolah swasta elit dan sekolah negeri di kawasan mapan. Pendekatan kuesioner akan digunakan untuk memastikan apakah siswa di sekolah tersebut membutuhkan atau bersedia menerima program MBG.
"Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin," kata Nanik.
Proses penyisiran dan pemetaan awal ini akan dimulai dari wilayah DKI Jakarta sebelum nantinya diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.
