Kondisi fiskal Indonesia diproyeksikan memasuki fase kritis pada tahun 2026 akibat tekanan kenaikan utang dan beban berat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan bertajuk Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 dari ISEAI menyoroti risiko tersebut pada Selasa (21/4/2026).
Lembaga Institute for Development of Economics and Finance (ISEAI) mencatat bahwa total utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.637,9 triliun pada akhir 2025. Angka tersebut diperkirakan terus merangkak naik hingga mendekati level Rp 10.000 triliun pada pertengahan 2026 mendatang.
Analis senior ISEAI Ronny P. Sasmita memberikan penegasan bahwa indikator kesehatan keuangan negara tidak boleh hanya terpaku pada perbandingan nilai utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilansir dari Money, dinamika arus kas saat ini menjadi faktor yang jauh lebih krusial untuk diperhatikan.
"Stabilitas nasional tidak lagi dapat dinilai hanya melalui rasio stok utang terhadap PDB, tetapi perlu melihat dinamika arus kas dan beban pembayaran bunga," kata Ronny dalam laporan tersebut dikutip pada Selasa (21/4/2026).
Meskipun rasio utang diprediksi berada di level 41,3 persen dari PDB atau masih di bawah ambang batas legal 60 persen, tren kenaikan ini dianggap menunjukkan tekanan struktural yang konsisten. Pemerintah juga menghadapi fenomena debt wall dengan kewajiban jatuh tempo sebesar Rp 833,96 triliun pada 2026.
Kondisi ini diperparah oleh alokasi pembayaran bunga utang yang diproyeksikan menembus Rp 599,44 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 22 persen dari total penerimaan pajak, jauh melampaui standar keamanan internasional yang biasanya berada di angka 10 persen.
ISEAI melaporkan bahwa kombinasi pembayaran bunga dan cicilan pokok utang berisiko menyerap hingga 45 persen dari seluruh pendapatan negara. Hal ini secara otomatis akan mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif di tengah pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tertahan di angka 5,1 persen.
Rasio pajak yang rendah, yang sempat menyentuh 8,42 persen pada 2025, menambah tantangan dalam menutup kesenjangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan negara. Ketergantungan pada pembiayaan baru pun diprediksi tetap tinggi guna menutupi defisit anggaran yang melebar.
