Perselisihan mengenai hak bertemu anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini memasuki babak baru yang cukup memanas di hadapan publik.
Melalui kuasa hukumnya, Sarwendah secara tegas membantah tuduhan yang menyebut dirinya telah membatasi akses bagi Ruben Onsu untuk bertemu dengan buah hati mereka.
Chris Sam Siwu, selaku pengacara Sarwendah, mengklarifikasi bahwa kliennya sama sekali tidak pernah memiliki niat atau melakukan tindakan untuk menjauhkan anak-anak dari ayah kandungnya.
Pihak Sarwendah justru memberikan tantangan balik kepada pihak Ruben Onsu untuk membuktikan klaim mengenai hambatan komunikasi yang selama ini ramai dibicarakan di media massa.
Tantangan Bukti Komunikasi dari Pihak Sarwendah
Berikut adalah poin-poin keberatan yang disampaikan oleh tim hukum Sarwendah terkait tudingan tersebut:
- Bukti Hambatan: Mempertanyakan bukti konkret mengenai kapan dan bagaimana Sarwendah dianggap mempersulit pertemuan ayah dan anak.
- Catatan Pesan Singkat: Meminta pembuktian apakah Ruben Onsu pernah mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk meminta waktu bertemu namun ditolak.
- Status Hubungan: Menegaskan bahwa meski ada permasalahan antar orang tua, status sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak tidak akan pernah berubah.
- Koordinasi Jadwal: Menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam mengatur pertemuan di tengah kesibukan jadwal pendidikan anak-anak.
Penjelasan di atas disampaikan untuk menepis narasi negatif yang berkembang dan memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama bagi Sarwendah.
Chris Sam Siwu yang ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, mempertanyakan dasar dari keributan yang muncul di berbagai pemberitaan belakangan ini.
Ia menantang pihak pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, untuk menunjukkan kapan kliennya pernah meminta izin bertemu anak namun tidak mendapatkan respons dari Sarwendah.
Menurut Chris, selama ini belum pernah ada permintaan resmi melalui pesan singkat dari Ruben kepada Sarwendah terkait keinginan untuk menjemput atau menghabiskan waktu bersama anak.
Ia menekankan bahwa komunikasi antara mantan suami dan istri seharusnya bisa berjalan langsung tanpa perlu menciptakan drama di ruang publik jika memang ada keinginan bertemu.
Manajemen Waktu dan Kesibukan Anak
Mengenai pengaturan jadwal kegiatan anak-anak sehari-hari, pihak Sarwendah memberikan rincian sebagai berikut:
| Aspek Kegiatan | Penjelasan dan Ketentuan |
|---|---|
| Prioritas Utama | Pendidikan formal dan sekolah tetap menjadi jadwal yang paling utama bagi anak-anak. |
| Kegiatan Tambahan | Ibu memberikan berbagai les dan kegiatan positif yang bertujuan untuk perkembangan bakat anak. |
| Fleksibilitas | Pertemuan dengan bapak dapat dilakukan setelah jadwal pendidikan dan les selesai dikoordinasikan. |
| Kunci Akses | Komunikasi yang jelas dari pihak ayah diperlukan agar tidak bertabrakan dengan jadwal anak yang sudah ada. |
Tabel tersebut menggambarkan bahwa segala aktivitas anak diatur semata-mata untuk kepentingan masa depan mereka, bukan untuk menghalangi akses pertemuan dengan sang ayah.
Chris Sam Siwu juga menambahkan bahwa jangan sampai ada pemaksaan kehendak dari pihak ayah tanpa mempertimbangkan kondisi dan jadwal anak yang sudah terencana.
Ia sangat menyayangkan adanya narasi yang seolah-olah menggambarkan Sarwendah sengaja memutus tali silaturahmi dan hubungan emosional antara Ruben Onsu dan anak-anaknya.
Kliennya menjamin bahwa kebebasan penuh akan diberikan kepada Ruben untuk membawa anak-anak kapan saja, asalkan terdapat komunikasi yang transparan sebelumnya.
Jika posisi anak sedang berada di rumah dan dalam kondisi santai, Sarwendah dipastikan tidak akan melarang jika Ruben ingin datang berkunjung atau menjemput mereka.
Chris merasa heran mengapa tiba-tiba muncul pernyataan dalam konferensi pers yang menyebut kliennya mempersulit keadaan, padahal tidak ada upaya komunikasi yang dilakukan terlebih dahulu.
Sarwendah secara tegas menyatakan kepada tim hukumnya bahwa ia tidak pernah menutup pintu barang satu hari pun bagi Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak.
Ia berharap agar isu mengenai pembatasan akses ini tidak lagi dipolitisasi atau dibesar-besarkan tanpa adanya bukti komunikasi yang nyata di antara kedua belah pihak.
