Bank Indonesia mempererat kolaborasi kebijakan dengan Pemerintah guna mempertahankan stabilitas ekonomi nasional dari ancaman ketidakpastian global pada Minggu (26/4/2026). Langkah strategis ini mencakup penguatan kebijakan moneter untuk meredam dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasar domestik.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan keyakinannya bahwa koordinasi yang kuat dapat memitigasi guncangan eksternal. Dilansir dari Suara, eskalasi di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga komoditas global dan menekan nilai tukar Rupiah.
"Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga ketahanan eksternal, memperkuat stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Kondisi geopolitik tersebut memberikan dampak langsung terhadap prospek ekonomi dunia yang diprediksi melambat. Proyeksi pertumbuhan global 2026 kini berada pada angka 3,0 persen, turun dari perkiraan awal sebesar 3,1 persen.
"Terutama dengan potensi tertundanya penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR) hingga akhir 2026," jelas Perry.
Suku bunga yang tinggi serta meningkatnya imbal hasil US Treasury menyebabkan perpindahan modal ke aset aman. Indeks dolar Amerika Serikat yang menguat kemudian memberikan tekanan signifikan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Dampaknya, indeks dolar AS (DXY) terus menguat terhadap mata uang negara maju, sementara mata uang negara berkembang (emerging markets) termasuk Rupiah mengalami tekanan yang semakin berat," beber Perry.
Meski menghadapi tekanan luar negeri, ekonomi dalam negeri pada kuartal I-2026 tetap tumbuh positif. Kenaikan konsumsi rumah tangga selama momentum Idulfitri 1447 H dan belanja pemerintah menjadi pendorong utama stabilitas ekonomi.
Pemerintah memberikan stimulus melalui Tunjangan Hari Raya serta bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Bank Indonesia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026 akan bertahan pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
"Fokus utama tetap pada mitigasi risiko perlambatan dunia guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri," pungkas Perry.
