Langkah penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditempuh Bank Indonesia guna mengawal stabilitas nilai tukar rupiah dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tingginya ketidakpastian global pada Rabu (20/5/2026).
Arah kebijakan makroprudensial yang longgar dioptimalkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Penguatan stabilitas rupiah dilakukan melalui peningkatan intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pelonggaran kebijakan makroprudensial ini diintensifkan demi menopang pembiayaan perekonomian nasional.
"Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Bank Indonesia juga menaikkan struktur suku bunga instrumen moneter pro-market demi menjaga daya tarik investasi portofolio asing. Likuiditas perbankan dipastikan tetap aman melalui ekspansi moneter yang mempertahankan pertumbuhan Uang Primer di atas 10 persen, termasuk lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Skema insentif diperluas melalui pelonggaran batas surat berharga korporasi dalam Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mulai 1 Juli 2026. Selanjutnya, bank yang memenuhi ketentuan RIM bakal mendapat tambahan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) maksimal 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1 Agustus 2026.
Transparansi perbankan didorong melalui publikasi asesmen Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), terutama pada sektor prioritas KLM.
"Penguatan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain juga terus dilakukan untuk mendorong kredit dan pembiayaan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI)," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Pada sektor sistem pembayaran, program QRIS Jelajah Indonesia 2026 ditargetkan mampu menggaet 47 juta merchant. Sistem pembayaran lintas negara juga diperluas melalui implementasi QRIS Antarnegara IndonesiaÔÇôChina, menyusul interkoneksi yang telah berjalan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.
Pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar AS dalam jumlah tinggi oleh bank dan korporasi kini diperketat lewat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendalaman pasar uang dijalankan dengan memperluas transaksi offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah serta meningkatkan partisipasi bank dalam transaksi offshore NDF jual valas.
Ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah diantisipasi dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Sinergi kebijakan moneter dan fiskal terus diperkuat agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
