Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Indonesia masih melakukan impor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya guna mencukupi kebutuhan domestik. Penjelasan ini disampaikan usai melangsungkan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, konsumsi LPG nasional saat ini menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Namun, kapasitas produksi di dalam negeri baru mampu menyuplai sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga menciptakan ketergantungan besar pada pasokan luar negeri.
"Dan dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6-1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Tingginya angka impor tersebut merupakan dampak berkelanjutan dari kebijakan konversi energi minyak tanah ke LPG yang telah berjalan selama ini. Pemerintah kini tengah mengkaji berbagai langkah strategis untuk meminimalkan ketergantungan impor tersebut melalui pemanfaatan energi alternatif.
"Untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya pada LPG. Harus kita diversifikasi lagi ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitusi impor. Ini yang bisa kita lakukan," tambah Bahlil.
Selain fokus pada masalah substitusi gas, Bahlil juga memaparkan kondisi terkini mengenai ketahanan energi nasional secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk bensin dan solar, tetap berada pada level aman di atas standar minimum nasional.
"Dari sisi BBM produk, baik solar maupun, bensin, dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian, geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil," jelasnya.
Upaya diversifikasi ke Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menyeimbangkan neraca perdagangan sektor energi. Pemerintah tetap memantau dinamika geopolitik global guna memastikan stabilitas distribusi energi di seluruh wilayah Indonesia.
