Kemacetan di Indonesia yang dipicu oleh penyempitan lajur dan perbaikan jalan dinilai semakin parah akibat minimnya empati pengguna jalan, termasuk perilaku oknum aparat negara. Masalah ini disoroti oleh Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) pada Selasa (21/4/2026) sebagai hambatan utama ketertiban lalu lintas.
Kritik tajam muncul setelah adanya temuan insiden kendaraan berpelat dinas yang menyerobot antrean di gerbang tol. Kondisi ini dianggap mencederai fungsi pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sipil dalam menaati aturan berlalu lintas.
Founder sekaligus Training Director JDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan bahwa sering kali bukan masyarakat sipil yang memicu kekacauan, melainkan oknum penegak hukum yang menuntut hak istimewa. Fenomena ini dilansir dari Otomotif sebagai bentuk penyalahgunaan simbol instansi untuk mendapatkan prioritas yang tidak semestinya.
"Pengguna jalan di Indonesia ini jangan selalu dipukul adalah masyarakat sipil. Justru kadang-kadang penegak hukum dan para aparat negara yang memberi contoh buruk, yang minta eksklusif," ujar Jusri Pulubuhu, Founder dan Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC).
Jusri menekankan bahwa para pejabat merupakan pihak yang dibiayai oleh pajak masyarakat sehingga seharusnya memberikan pelayanan maksimal. Namun, keberadaan simbol instansi sering kali dijadikan alasan untuk mengabaikan metode pengurai kemacetan seperti sistem masuk bergantian atau metode resleting.
"Mereka mentang-mentang berada di bawah instansi tertentu, dengan simbol-simbolnya, mereka minta eksklusifitas. Akhirnya, metode pengurai kemacetan seperti zipper method (metode resleting) tidak berlaku karena tidak ada yang mau mengalah," kata Jusri Pulubuhu.
Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung meniru tindakan pemimpinnya menjadikan perilaku egois di jalan raya sebagai preseden buruk yang bersifat sistemik. Kurangnya kesadaran kolektif ini menyebabkan hilangnya budaya mengalah dan empati saat berkendara di ruang publik.
"Habit kita ini duplikasi. Sudah kesadaran rendah, melihat itu (perilaku pejabat) adalah pembelajaran yang paling efektif bagi kita sebagai peniru. Makanya tidak ada yang mau mengalah. Etika dan empati seolah bukan budaya kita lagi di jalan raya," ucap Jusri Pulubuhu.
Karakteristik seseorang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk potensi perilaku koruptif, dianggap dapat tercermin melalui kedisiplinan mereka di jalan. Penyerobotan jalur dan ketidaksabaran menjadi indikator kualitas mentalitas sebuah bangsa dalam mematuhi aturan hukum.
"Kalau kita mau lihat bangsa, lihat saja cara mereka berada di jalan raya. Karakter itu sudah terlihat. Orang tidak tertib, koruptor, yang minta perhatian, semuanya dicerminkan dari tata cara kita berlaku di jalan raya," tutur Jusri Pulubuhu.
Penyalahgunaan aksesori kendaraan seperti lampu strobo dan sirine pada mobil pribadi juga menjadi sorotan sebagai tindakan yang merusak tatanan ketertiban. Jusri menilai tanggung jawab atas perilaku tersebut tetap berada pada pemilik kendaraan atau pejabat yang berada di dalamnya.
"Cerminannya mereka sehari-hari ya itu. Meskipun dia bilang supir yang bawa, kalau dia biarkan atau tidak melarang, berarti dia juga begitu. Ini yang menjadi pangkal dari kekacauan di jalan raya kita," kata Jusri Pulubuhu.
