Airlangga Gelar Rapat Satgas Bahas Kenaikan Harga Plastik Besok

Airlangga Gelar Rapat Satgas Bahas Kenaikan Harga Plastik Besok
Foto: Ilustrasi Airlangga Gelar Rapat Satgas Bahas Kenaikan Harga Plastik Besok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) percepatan ekonomi pada Selasa (28/4/2026) di Jakarta untuk merespons lonjakan harga plastik. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi konkret bagi pelaku usaha yang terbebani kenaikan biaya bahan baku tersebut.

Dilansir dari Money, koordinasi ini melibatkan Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Satgas Debottlenecking. Fokus utama pembahasan mencakup hambatan kegiatan usaha dan tekanan biaya operasional yang dialami sektor industri nasional saat ini.

"Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking," kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai wadah pemerintah dalam merumuskan kebijakan cepat terhadap persoalan industri. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemberian stimulus atau bentuk dukungan lainnya bagi perusahaan yang sangat bergantung pada pasokan plastik.

"Tunggu, besok baru dibahas," tegas Airlangga.

Pembentukan satgas ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 11 Maret 2026. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengoordinasikan percepatan program-program ekonomi strategis.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis isi Keppres tersebut, dikutip dari laman JDIH Setneg, Jumat (17/4/2026).

Struktur organisasi satgas dipimpin oleh Airlangga Hartarto bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai ketua. Kepengurusan ini diperkuat oleh sejumlah menteri bidang ekonomi dan investasi guna memastikan efektivitas kebijakan pertumbuhan nasional.

Artikel terkait

Rekomendasi