Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan strategi penguatan ketahanan energi nasional di tengah gejolak global. Langkah utama yang diambil adalah melalui diversifikasi sumber pasokan serta menekan ketergantungan pada kawasan tertentu.
Dilansir dari Detik Finance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kebijakan yang adaptif sangat diperlukan saat ini. Fokus utama pemerintah adalah memastikan keamanan energi yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang negara.
"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, diversifikasi energi menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas domestik dan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu bersaing secara global.
"Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan berbagai negara alternatif lainnya, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional," jelas Airlangga.
Di sektor hilir, optimalisasi kerja sama regional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar olahan. Pemerintah juga mempercepat implementasi pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dalam skala nasional.
"Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional," tegasnya.
Airlangga menambahkan bahwa penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan bauran energi yang variatif sangat krusial. Strategi ini bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat agar tidak langsung terpukul fluktuasi harga komoditas global.
Selain energi, sektor pangan dan pupuk turut menjadi prioritas melalui pengendalian harga gas produksi. Indonesia bahkan telah mencatat surplus pada produksi pupuk tertentu dan mulai melakukan ekspor ke beberapa negara mitra.
"Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat," jelas Airlangga.
Pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Hal ini didukung oleh penguatan konsumsi dalam negeri serta kolaborasi global dalam pengembangan pendidikan.
"Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.
