Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan tidak ada ruang bagi sektor industri untuk menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Selasa (21/4/2026). Kenaikan harga tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Dilansir dari Detik Finance, operasional manufaktur pada dasarnya tidak menjadi sasaran distribusi BBM bersubsidi dari pemerintah. Pengawasan terhadap potensi pelanggaran distribusi di lapangan sepenuhnya menjadi ranah kewenangan aparat penegak hukum guna memastikan subsidi tepat sasaran.
"Sebetulnya kan kalau untuk industri, memang sudah tidak dilakukan subsidi. Jadi, nggak pernah ada dilakukan subsidi. Dan tentu kalau kita isunya kemudian bagaimana memantau supaya tidak ada penyelewangan, itu kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegak hukum," jelas Agus di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Kebutuhan energi utama bagi pelaku usaha industri selama ini bertumpu pada penggunaan solar atau diesel yang seluruh alurnya telah tercatat secara sistematis. Menperin menyebut fluktuasi harga energi global saat ini sangat dipengaruhi oleh pecahnya konflik antara Iran dan stabilitas di Selat Hormuz.
Pemerintah memproyeksikan kondisi pasar energi ini bersifat temporer. Agus memperkirakan akan terjadi penyesuaian harga kembali bagi jenis bahan bakar nonsubsidi apabila situasi keamanan internasional mulai kondusif dan perang berakhir.
"Tapi kita harapkan ini hanya sifatnya sementara. Sifatnya sementara, nanti ketika nanti perang sudah mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat, nanti akan ada penyesuaian lagi kan untuk harga BBM nonsubsidi yang memang basisnya adalah market price," tuturnya.
Tekanan kenaikan harga energi global ini merupakan fenomena yang dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya Indonesia. Para pelaku usaha, khususnya di sektor otomotif, dinilai telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah volatilitas harga pasar.
Kenaikan harga bahan bakar fosil ini juga berpotensi mempercepat transisi energi di masyarakat. Menperin melihat adanya kemungkinan pergeseran preferensi konsumen ke arah kendaraan listrik sebagai respons logis atas isu ketahanan energi nasional.
"Dan juga kalau ada shift dari market, itu juga suatu hal yang mungkin wajar saja. Misalnya sekarang market lebih mengarah ke mobil listrik, akibat dari isu ketahanan energi, isu harga BBM naik. Itu suatu hal yang wajar saja dalam market mekanisme ini," tutup Agus.
