Asian Development Bank (ADB) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan berkembang Asia dan Pasifik pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini diambil akibat gangguan pasokan energi dan jalur perdagangan yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Pertumbuhan ekonomi regional kini diperkirakan hanya mencapai 4,7 persen pada 2026 dan 4,8 persen pada 2027, dilansir dari Money. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi Asian Development Outlook (ADO) April 2026 yang mematok pertumbuhan sebesar 5,1 persen.
Presiden ADB Masato Kanda menjelaskan bahwa revisi ini merupakan dampak dari perubahan besar dalam lanskap ekonomi regional. Krisis yang semakin dalam memaksa adanya pembaruan khusus terhadap prospek pertumbuhan dan inflasi di kawasan.
"Revisi prospek kami merupakan revisi penurunan yang signifikan untuk pertumbuhan dan peningkatan inflasi yang tajam menyusul pembaruan khusus untuk mencerminkan krisis yang semakin dalam," ujar Kanda, Presiden ADB.
Kanda menilai kawasan saat ini sedang menghadapi persoalan sistemik pada jaringan distribusi global. Kondisi ini diprediksi tidak akan selesai dalam waktu singkat atau sekadar gejolak pasar biasa.
"Kita sedang menghadapi gangguan sistemik dan jangka panjang terhadap jaringan energi dan perdagangan global, bukan hanya volatilitas sementara," kata Kanda, Presiden ADB.
Pihak ADB berkomitmen untuk terus memantau pergerakan risiko yang terjadi secara cepat di lapangan. Dukungan bagi ekonomi kawasan akan dipercepat guna meredam tekanan yang terus meningkat bagi negara-negara anggota.
Lonjakan harga energi menjadi faktor utama di balik koreksi pertumbuhan ini. ADB memperkirakan harga minyak mentah rata-rata akan bertahan di level 96 dollar AS per barrel sepanjang tahun 2026, naik signifikan dari rata-rata awal tahun sebesar 69 dollar AS per barrel.
Kenaikan biaya bahan bakar ini berdampak langsung pada lonjakan inflasi kawasan yang diproyeksikan menyentuh 5,2 persen tahun ini. Tekanan fiskal pemerintah juga semakin berat, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dan pembiayaan eksternal.
Dalam laporan tersebut, ADB juga menyertakan skenario terburuk jika konflik kembali memanas pada Mei 2026. Pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik berpotensi anjlok ke angka 4,2 persen dengan inflasi yang bisa melambung hingga 7,4 persen.
Menanggapi situasi ini, ADB menyarankan agar pemerintah fokus pada kebijakan stabilisasi pasar. Penggunaan subsidi umum atau kontrol harga yang luas dinilai berisiko menghambat penyesuaian ekonomi dan merusak alokasi sumber daya.
"Kebijakan seharusnya berfokus pada stabilisasi daripada penekanan sinyal harga," tulis ADB dalam laporannya.
Lembaga tersebut menyarankan agar dukungan fiskal diberikan secara spesifik kepada kelompok yang paling terdampak. Perlindungan bagi rumah tangga rentan harus menjadi prioritas utama di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
"Prioritas harus diberikan untuk mendukung rumah tangga yang rentan dan industri yang paling terdampak," ungkap ADB dalam laporan tersebut.
Di sektor moneter, bank sentral diingatkan untuk tetap menjaga likuiditas tanpa melakukan pengetatan kebijakan yang terlalu agresif. Komunikasi yang efektif diperlukan agar ekspektasi inflasi tetap terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan global.
"Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif berisiko memperbesar hambatan pertumbuhan dan memperburuk volatilitas keuangan," tulis ADB.
Selain itu, ADB mendorong adanya langkah penghematan konsumsi energi secara praktis di masyarakat. Pemerintah disarankan mengimplementasikan kebijakan pengaturan suhu ruangan hingga skema kerja dari rumah (WFH) guna menekan permintaan bahan bakar transportasi.
"Pemerintah harus mengekang permintaan energi jika memungkinkan," tulis ADB sebagai rekomendasi pengelolaan permintaan energi regional.
Kanda menegaskan bahwa ADB akan terus berperan aktif dalam melindungi ketahanan ekonomi di kawasan. Pemantauan terhadap risiko yang berkembang akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.
"ADB akan tetap menjadi mitra yang tanggap dalam melindungi perekonomian kawasan; melacak risiko yang berkembang pesat, dan bertindak dengan cepat untuk meningkatkan dukungan kami," kata Kanda, Presiden ADB.
