Wacana pengalihan sebagian fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) tengah mengemuka di masyarakat. Sebagai entitas yang dirancang untuk menjalankan kebijakan ekspor satu pintu (single gateway) atas tiga komoditas sumber daya alam strategis, PT DSI diproyeksikan menjadi instrumen penguatan hilirisasi dan kedaulatan ekonomi.
Apakah Rencana Ini Doable?
Secara teknis dan regulasi, rencana ini memiliki tantangan kompleks namun tetap memungkinkan (doable) dengan catatan transisi yang sangat ketat. Berikut adalah analisis kelayakannya:
- Aspek Legalitas: Fungsi Bea Cukai saat ini melekat pada otoritas negara ( sovereign function ) berdasarkan UU Kepabeanan. Pengalihan fungsi ke entitas berbentuk PT memerlukan payung hukum setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang sangat spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- Infrastruktur Sistem: DJBC memiliki sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang sudah mapan. PT DSI harus mampu mengintegrasikan sistem mereka dengan ekosistem logistik global agar tidak menghambat arus barang.
- Skala Prioritas: Mengingat PT DSI fokus pada tiga komoditas strategis, pengalihan fungsi secara parsial (khusus komoditas tersebut) lebih masuk akal dibandingkan pengalihan fungsi kepabeanan secara umum.
Fungsi yang Disarankan Diambil Alih oleh PT DSI
Untuk memastikan efektivitas tanpa mengganggu stabilitas penerimaan negara, berikut adalah fungsi-fungsi yang disarankan untuk dikelola oleh PT DSI:
1. Verifikasi dan Validasi Ekspor: Melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen khusus untuk tiga komoditas strategis guna memastikan kepatuhan terhadap kuota dan standar hilirisasi.
2. Manajemen Logistik Terpadu: Mengelola bonded warehouse atau pusat logistik berikat khusus komoditas strategis untuk memastikan efisiensi biaya angkut.
3. Monitoring Harga Referensi: Menentukan dan mengawasi harga jual ekspor agar sesuai dengan harga pasar global, guna mencegah transfer pricing .
4. Administrasi Pungutan Ekspor: Mengelola administrasi pungutan atau royalti yang terkait langsung dengan komoditas tersebut sebelum divalidasi oleh sistem keuangan negara.
Tantangan dan Risiko
Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah potensi konflik kepentingan jika PT DSI bertindak sebagai regulator sekaligus operator. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan tetap krusial karena fungsi pemungutan bea keluar tetap merupakan instrumen fiskal yang vital bagi APBN.
| Aspek | Kondisi Saat Ini (DJBC) | Proyeksi PT DSI |
| ----------------- | -------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| Fokus Utama | Pengawasan seluruh barang masuk/keluar | Optimalisasi nilai tambah 3 komoditas strategis |
| Status Organisasi | Birokrasi Pemerintah | Korporasi Strategis (Agility Tinggi) |
| Tujuan Akhir | Penerimaan Negara & Pengawasan | Kedaulatan Sumber Daya & Hilirisasi |
