BEASISWA LPDP bukan sekadar transaksi finansial antara negara dan mahasiswa. Ia adalah investasi strategis jangka panjang.
Namun, belakangan ini muncul kegelisahan publik terkait integritas dan nasionalisme sebagian penerima beasiswa (awardee).
Mulai dari isu penolakan untuk pulang hingga keterlibatan dalam aktivitas yang tidak selaras dengan kepentingan nasional di luar negeri.
Dalam konteks inilah, langkah LPDP melibatkan TNI dalam program Persiapan Keberangkatan (PK) menemukan relevansinya.
Selama ini, sistem seleksi kita sangat piawai menyaring kecerdasan kognitif. Kita memiliki ribuan putra-putri bangsa dengan skor IELTS tinggi dan indeks prestasi memukau.
Namun, kapasitas intelektual tanpa fondasi karakter yang kokoh ibarat bangunan megah di atas tanah labil.
Kasus awardee yang enggan kembali ke Indonesia setelah lulus mencerminkan adanya retakan dalam kontrak sosial mereka dengan negara.
Fenomena brain drain memang terjadi secara global. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, setiap rupiah yang keluar dari Dana Abadi Pendidikan adalah amanah rakyat yang harus dikonversi menjadi kontribusi nyata.
Di sini, penguatan mental dan kedisiplinan yang difasilitasi TNI bukan untuk "militerisasi sipil", melainkan penanaman resiliensi dan rasa memiliki (sense of belonging) yang lebih dalam.
Disiplin dan Resiliensi Mental
Hidup di luar negeri sebagai minoritas akademik bukan perkara mudah. Gegar budaya dan tekanan studi sering kali mengguncang mentalitas mahasiswa.
Di sinilah materi penguatan mental dari TNI menjadi krusial. Bukan untuk melatih perang, melainkan melatih "daya tahan".
TNI memiliki keahlian dalam membentuk manajemen krisis dan kedisiplinan tinggi. Bagi seorang calon ilmuwan, disiplin adalah bensin bagi riset, dan resiliensi adalah kunci menghadapi kegagalan eksperimen.
Jika sejak awal mereka dibekali mentalitas baja, risiko "patah di tengah jalan" atau mencari kenyamanan permanen di negeri orang dapat diminimalkan.
Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perebutan pengaruh ideologi dan ekonomi terjadi secara subliminal di universitas-universitas top dunia. Tanpa wawasan kebangsaan yang kuat, mahasiswa kita rentan menjadi "pemikir tanpa akar".
Program pembekalan ini harus dilihat sebagai upaya memulangkan "jiwa" sebelum raganya berangkat.
Kita ingin mereka terbang ke Oxford, Harvard, atau Leeds dengan identitas Indonesia yang melekat erat.
Sehingga, apa pun ilmu yang mereka serap, mulai dari teknologi nuklir hingga kebijakan publik, filternya tetap satu: "Bagaimana ilmu ini bisa memajukan Indonesia?"
Kritik terhadap pelibatan militer dalam pendidikan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, kita harus jujur bahwa ada lubang dalam pembentukan karakter bangsa yang perlu segera ditambal.
Pelibatan TNI dalam PK LPDP adalah upaya sadar untuk memastikan bahwa investasi triliunan rupiah ini menghasilkan pemimpin yang tidak hanya pintar secara otak, tapi juga tegak secara integritas dan tulus mencintai Indonesia.
Jangan sampai kita hanya mencetak "warga dunia" yang cerdas, tapi asing dengan tanah airnya sendiri.
