Penulis : Redaksi Investor Daily 28 Mei 2026 | 07:03 WIB
Ilustrasi hilirisasi sumber daya alam (SDA). (Dok. istimewa)
Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai instrumen baru pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) menandai babak baru peran negara dalam ekonomi nasional. Pemerintah dan Danantara berupaya menjawab kekhawatiran pasar dengan menekankan dua kata kunci: governance dan transparansi. Komitmen membuka komunikasi rutin setiap dua hingga tiga pekan serta safari dialog ke daerah industri patut diapresiasi sebagai langkah awal membangun kepercayaan.
Namun, persoalannya bukan sekadar komunikasi. Pasar membutuhkan kepastian bahwa ekspansi negara melalui Danantara tidak akan menggerus ruang gerak sektor swasta. Sebab, dalam realitas ekonomi Indonesia, sektor swasta masih menjadi tulang punggung pertumbuhan. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, dari kebutuhan investasi yang diproyeksikan sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-rata Rp9.514,69 triliun per tahun sepanjang 2025-2029, kontribusi swasta mencapai sekitar 86,7%. Artinya, tanpa keberanian swasta berekspansi, target pertumbuhan tinggi akan sulit dicapai.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Danantara dan DSI hadir dengan ambisi besar memperkuat daya tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Gagasan ekspor satu pintu dibangun atas argumen memperbaiki praktik under-invoicing serta kebocoran nilai tambah selama ini yang ditaksir mencapai US$150 miliar per tahun. Secara konsep, langkah tersebut memang masuk akal. Negara ingin memperoleh nilai ekonomi lebih besar dari kekayaan alamnya, demi terealisasinya amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Tetapi, sejarah juga menunjukkan bahwa intervensi negara yang terlalu dominan kerap memunculkan distorsi baru apabila tidak disertai tata kelola yang kuat. Karena itu, pernyataan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, dalam acara Investor Daily Round Table (IDRT) pekan ini, bahwa DSI akan berjalan layaknya entitas bisnis profesional harus benar-benar dibuktikan dalam praktik. Transparansi mekanisme harga, tata niaga, penunjukan mitra, hingga pola hubungan dengan pelaku swasta menjadi ujian utama.
Pasar sesungguhnya tidak anti terhadap peran negara. Yang ditolak pasar adalah ketidakpastian. Kekhawatiran dunia usaha saat ini bukan muncul semata-mata karena keberadaan DSI, melainkan akibat akumulasi berbagai kebijakan yang sering berubah mendadak tanpa sosialisasi memadai. Dalam sektor minerba misalnya, pelaku usaha menghadapi ketidakjelasan regulasi di tengah tekanan pelemahan rupiah yang berkepanjangan. Kombinasi keduanya menciptakan tekanan berat terhadap biaya operasional dan perencanaan bisnis.
Karena itu, kritik ekonom Aviliani maupun pelaku usaha seperti Anggawira layak menjadi perhatian serius pemerintah. Data makro ekonomi memang masih relatif baik. Pertumbuhan ekonomi terjaga, inflasi terkendali, dan konsumsi pemerintah melonjak signifikan pada kuartal I-2026. Namun, pasar tidak hanya membaca angka. Investor membaca konsistensi kebijakan, kualitas komunikasi pemerintah, dan kepastian arah regulasi.
Kesenjangan antara data makro dan psikologi pasar inilah yang kini menjadi persoalan utama. Pemerintah boleh optimistis terhadap fundamental ekonomi, tetapi bila pelaku usaha masih gamang, investasi akan tetap tertahan. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja dan ekspansi industri berjalan lambat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu berhati-hati agar lonjakan konsumsi pemerintah tidak menjadi penopang tunggal pertumbuhan. Stimulus fiskal memang penting menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak global. Namun, pertumbuhan yang sehat tetap membutuhkan investasi swasta yang kuat dan produktivitas ekonomi jangka panjang.
Karena itu, Danantara seharusnya diposisikan bukan sebagai pesaing swasta, melainkan katalisator. Kemitraan dalam proyek waste to energy yang melibatkan puluhan konsorsium internasional menunjukkan bahwa kolaborasi negara dan swasta sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Model seperti inilah yang perlu diperluas.
Pemerintah harus memastikan bahwa ekspansi Danantara justru membuka peluang baru bagi pelaku usaha nasional, memperkuat industrialisasi, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Sebaliknya, bila komunikasi buruk dan regulasi berubah-ubah terus terjadi, maka kehadiran DSI justru berisiko memperbesar ketidakpastian.
Pada akhirnya, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya aset atau volume ekspor yang dikelola. Ukuran terpentingnya adalah apakah lembaga ini mampu membangun kepercayaan pasar. Sebab, dalam ekonomi modern, kepercayaan merupakan modal yang nilainya sama penting dengan sumber daya alam itu sendiri.
Editor: Nasori
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Harga CPO Loncat Tinggi, Ini Penyebabnya
Sektor Batu Bara Kena Downgrade, AADI & ITMG Paling Disorot
Purbaya Tegaskan PT DSI Tak Ambil Alih Fungsi Bea Cukai
Danantara Jelaskan Peran DSI di Tengah Kekhawatiran Monopoli Ekspor
Harga CPO Melemah, Ekspor dan Permintaan India sama-sama Lesu
Editorial 2 menit yang lalu Harus Dijawab dengan Bukti Ekspansi Danantara harus dipastikan membuka peluang baru bagi pelaku usaha nasional serta memperkuat industrialisasi dan posisi tawar RI.
Market 5 menit yang lalu Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Kamis 28 Mei 2026, Cek Rinciannya Harga emas perhiasan hari ini, Kamis (28/5/2026) di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas dalam berbagai karat
Market 35 menit yang lalu Harga Bitcoin (BTC) Anjlok, Dua Sentimen Ini Tekan Pasar Harga Bitcoin (BTC) anjlok di tengah arus keluar ETF spot dan aksi jual ETF Bitcoin BlackRock.
Market 1 jam yang lalu UBS Ramal Harga Emas Cuma Jadi Segini di Akhir 2026 UBS memangkas target harga emas 2026 menjadi US$ 5.500 per ons troi akibat tingginya suku bunga dan dolar AS
Market 2 jam yang lalu Harga Minyak Anjlok 5%, Pasar Tunggu Kepastian Damai AS dan Iran Harga minyak dunia anjlok lebih dari 5% di tengah harapan perdamaian AS-Iran dan membaiknya Selat Hormuz
