Tamsil Linrung: Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan
WAKIL Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Menurutnya, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menitikberatkan pada pemerataan dan keadilan sosial.
ÔÇ£Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,ÔÇØ ujar Tamsil, Kamis (21/5).
Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden menjadi relevan di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi dunia.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tetap membuka ruang bagi inovasi dan kompetisi, namun tetap menempatkan negara sebagai pelindung masyarakat serta penjaga keadilan distribusi.
ÔÇ£Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,ÔÇØ kata Tamsil.
Ia juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilainya relevan untuk memperkuat pembangunan nasional berbasis gotong royong. Konsep tersebut disebut dapat menjadi energi baru bagi kolaborasi antara pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.
ÔÇ£Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,ÔÇØ ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil menegaskan pihaknya mendukung keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan penopang utama ekonomi daerah dan membutuhkan akses pembiayaan yang lebih murah dan adil.
Karena itu, ia mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.
ÔÇ£Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,ÔÇØ tegasnya.
Tamsil juga menyinggung masih adanya paradoks dalam akses pembiayaan nasional. Menurutnya, pelaku usaha besar cenderung lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara UMKM justru menghadapi bunga lebih tinggi dan persyaratan yang lebih rumit.
Selain itu, ia menilai dorongan Presiden terhadap pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda menjadi langkah penting dalam menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.
ÔÇ£Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,ÔÇØ tandasnya.
Di akhir keterangannya, Tamsil menegaskan DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar lebih berpihak kepada daerah dan mampu mempersempit kesenjangan antarwilayah. (MTVN/I-1)
- Stok Beras Capai 5,2 Juta Ton, DPD Nilai Arah Kebijakan Pangan di Jalur Tepat 23/4/2026 17:14 WAKIL Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi lonjakan cadangan beras nasional yang mendekati 5 juta ton.
