Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 9.759 formasi telah disiapkan guna mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan kerja pemerintahan tersebut.
Kabar mengenai peluang besar ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut, Muhammad Taufik Tarigan. Informasi tersebut dirilis dalam sesi keterangan pers yang berlangsung di Lobby Dekranasda pada Kamis, 30 April 2026.
Pemenuhan Kebutuhan ASN di 21 OPD Sumut
Muhammad Taufik Tarigan mengungkapkan bahwa ribuan formasi yang dibuka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saat ini, seluruh OPD terkait telah mengajukan usulan nama dan jumlah kebutuhan pegawai ke pihak Bapeg.
Pihak pemerintah provinsi terus mematangkan rencana penerimaan ini agar proses rekrutmen dapat berjalan dengan lancar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi di wilayah Sumatera Utara agar pelayanan publik semakin optimal.
Berikut adalah beberapa poin penting mengenai rencana penerimaan CPNS Sumut tahun 2026:
- Total alokasi formasi yang diusulkan mencapai 9.759 kursi CPNS.
- Usulan kebutuhan pegawai berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumut.
- Tujuan utama rekrutmen adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat luas.
- Program ini juga ditujukan untuk menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih akuntabel dan transparan.
- Pemerintah berharap pembukaan CPNS ini dapat membantu menekan angka pengangguran di daerah.
Poin-poin di atas menunjukkan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat struktur pemerintahan daerah melalui seleksi yang ketat dan kompetitif.
Landasan Aturan dan Prioritas Formasi
Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2026 ini berpedoman pada aturan resmi dari pemerintah pusat. Landasan utamanya adalah Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 yang diterbitkan pada 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN.
Dalam proses pendataan, Bapeg Sumut telah berkoordinasi dengan seluruh OPD melalui Surat Sekda tertanggal 17 Maret 2026. Berdasarkan data yang masuk, terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas utama dengan jumlah formasi yang sangat besar.
Rincian pembagian formasi berdasarkan instansi yang paling banyak membutuhkan tenaga baru:
| Instansi / Sektor | Jumlah Formasi | Kategori Tenaga |
|---|---|---|
| Dinas Pendidikan Sumut | 5.060 | Tenaga Guru |
| UPTD Rumah Sakit Haji | 1.100 | Tenaga Kesehatan |
| Dinas Perhubungan | 693 | Tenaga Teknis |
Data di atas memperlihatkan bahwa tenaga pendidik atau guru mendominasi usulan formasi tahun ini. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara secara menyeluruh.
Kondisi Terkini ASN di Pemprov Sumut
Berdasarkan data terbaru hingga 8 April 2026, total Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif di lingkungan Pemprov Sumut adalah 35.838 orang. Dari jumlah tersebut, ribuan pegawai telah melalui tahap penilaian kompetensi atau profiling untuk pemetaan kualitas SDM.
Sebanyak 2.268 ASN tercatat sudah mengikuti assessment center guna mengukur kapabilitas mereka. Proses ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi hingga tenaga pelaksana di lapangan.
Berikut adalah rincian profil ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi:
- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sebanyak 42 orang.
- Pejabat Administrator berjumlah 331 orang dan Pejabat Pengawas sebanyak 618 orang.
- Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya sebanyak 251 orang dan JF Ahli Muda sebanyak 527 orang.
- JF Ahli Pertama berjumlah 396 orang serta JF Mahir sebanyak 30 orang.
- Tenaga Pelaksana tercatat sebanyak 73 orang.
Pendataan ini dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai peta kekuatan personel yang ada saat ini. Hal tersebut sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan manajemen ASN di masa depan.
Kesiapan Anggaran dan Proses Usulan ke Pusat
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Bapeg Sumut, Muhammad Yusuf Siregar, menjelaskan aspek finansial rekrutmen ini. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait ketersediaan gaji untuk pegawai baru nantinya.
Yusuf menyebutkan bahwa rasio belanja pegawai di Pemprov Sumut saat ini masih berada di bawah angka 30 persen dari total APBD. Kondisi keuangan ini dinilai masih cukup aman untuk menambah jumlah pegawai baru melalui jalur CPNS.
Meski demikian, Bapeg Sumut masih menunggu jawaban resmi dari BKAD untuk memastikan ketersediaan dana jangka panjang. Langkah finalnya adalah mengirimkan seluruh usulan formasi tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB, jadwal resmi pendaftaran dan tahapan seleksi akan segera diumumkan kepada publik. Para calon pelamar diharapkan mulai mempersiapkan diri dan memantau kanal informasi resmi Pemprov Sumut.
