Akses penayangan film yang adil dan merata di seluruh bioskop Indonesia dituntut oleh insan perfilman nasional demi memberikan kepastian hukum bagi karya yang telah lulus sensor resmi.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh Produser dan pemilik rumah produksi Sarang Semut Production, Irham Acho Bachtiar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), dilansir dari Nasional.
Irham Acho Bachtiar menilai kelulusan dari Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan bukti bahwa sebuah karya telah memenuhi standar kelayakan, sehingga pihak bioskop tidak memiliki alasan untuk melakukan penolakan.
"Saya mengusulkan agar setiap film yang sudah melewati tahap sensor, lembaga sensor film adalah layak tayang seharusnya. Tidak ada alasan untuk menolak. Dan seharusnya nomor antrian LSF itu dijadikan nomor antrian tayang," kata Irham, Produser Sarang Semut Production.
Ketimpangan distribusi juga disoroti lantaran rumah produksi berskala besar kerap kali telah mengamankan slot penayangan di bioskop bahkan sebelum proses pengambilan gambar dimulai.
Irham menyatakan ketidakadilan ini merugikan rumah produksi daerah yang juga memiliki standar kualitas baik serta mampu bersaing dengan film bermodal besar.
Oleh karena itu, transparansi mengenai alasan penolakan atau penundaan jatah layar oleh pihak bioskop sangat dibutuhkan oleh para pembuat film.
"Jika sebuah film tidak memenuhi standarisasi tayang, harusnya diberikan kejelasan. Apakah produk itu ditolakkah, atau mau direvisi. Jadi jangan biarkan mereka menunggu bertahun-tahun. Rugi, kasian," kata Irham, Produser Sarang Semut Production.
Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah didorong untuk segera merumuskan regulasi khusus yang menjamin hak distribusi karya lokal.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian akses minimal 100 layar bioskop bagi setiap rumah produksi yang memiliki film layak dan terstandardisasi.
