Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 2 tahun 2026 sejak pertengahan April. Namun, dilansir dari Bansos, sejumlah masyarakat mengeluhkan bantuan mereka tidak cair dan nama mereka hilang dari daftar penerima.
Tercatat sebanyak 11.014 penerima bansos PKH dan BPNT resmi dicoret dari daftar pemerintah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi berkala untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penghapusan nama dari daftar penerima dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu alasan utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang dinilai sudah membaik atau masuk dalam kategori kelas menengah (desil 6ÔÇô10).
Pemerintah menegaskan bahwa data penerima bersifat dinamis, sehingga pembaruan terus dilakukan secara rutin. Hal ini memungkinkan adanya penerima baru yang masuk menggantikan penerima lama yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria lagi.
Verifikasi dan validasi data lapangan juga menjadi penentu kelanjutan bantuan. Jika dalam pengecekan ditemukan adanya peningkatan penghasilan yang signifikan atau penambahan aset yang tidak sesuai dengan profil penerima, maka bantuan akan otomatis dihentikan.
Indikator Penilaian Melalui DTSEN
Saat ini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan NIK dan Kartu Keluarga (KK). Sistem ini memudahkan pemantauan kondisi finansial masyarakat secara lebih akurat dan transparan.
Dikutip dari Bansos, terdapat beberapa indikator yang membuat penyaluran bantuan dihentikan, di antaranya adalah kepemilikan utang atau kredit aktif. Hal ini mencakup cicilan kendaraan, pinjaman bank, penggunaan fitur paylater, serta catatan riwayat kredit di OJK.
Status Pekerjaan dan Aset
Status pekerjaan penerima juga menjadi poin krusial dalam evaluasi. Anggota ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD secara otomatis tidak diperbolehkan menerima bantuan sosial PKH maupun BPNT.
Kepemilikan aset seperti rumah atau tanah bersertifikat, pajak kendaraan yang masih aktif, serta tagihan listrik yang tinggi juga menjadi pertimbangan. Selain itu, penggunaan BPJS mandiri kelas 1 atau 2 dan saldo tabungan tertentu menjadi faktor penggugur lainnya.
Aktivitas finansial juga dipantau secara ketat melalui BI Checking. Temuan mengenai transaksi mencurigakan, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, dapat menyebabkan status kepesertaan bansos langsung dicabut oleh pemerintah.
Klasifikasi Desil dan Prioritas Penerima
Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur melalui pembagian desil. Desil 1 mencakup kelompok sangat miskin, desil 2 kategori miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 masuk kategori rentan miskin. Sementara itu, desil 5 adalah menengah bawah, dan desil 6 hingga 10 merupakan kelompok menengah ke atas.
Bansos PKH diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di desil 1 hingga 4. Sedangkan untuk bantuan BPNT, pemerintah menetapkan sasaran penerima mulai dari desil 1 sampai dengan desil 5.
Apabila posisi ekonomi penerima bergeser ke desil 6 atau lebih tinggi, maka secara otomatis bantuan tidak akan diberikan lagi. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut sudah dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
Faktor Teknis dan Langkah Verifikasi
Selain faktor ekonomi, ada penyebab teknis yang membuat bansos tidak cair, seperti data yang tidak valid atau belum diperbarui dalam sistem. Survei lapangan yang gagal menemukan alamat penerima juga sering menjadi alasan penghapusan nama.
Penerima yang telah meninggal dunia atau telah menerima bantuan selama batas waktu maksimal sekitar 5 tahun juga akan dikeluarkan dari daftar. Masyarakat yang merasa bantuannya terhenti disarankan untuk melakukan pengecekan status secara mandiri melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos.
