Kementerian Sosial mulai mendistribusikan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH tahap kedua pada Senin, 11 Mei 2026, melalui rekening Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Penyaluran dana ini terpantau mulai masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat secara bertahap sejak pagi hari sekitar pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan laporan Herald.id, dana sebesar Rp500.000 untuk komponen pendidikan SMA telah cair pada Kartu Keluarga Sejahtera terbitan tahun 2017. Meskipun demikian, distribusi bantuan ini belum merata karena sejumlah pemilik kartu terbitan 2018 dan 2021 masih mendapati saldo kosong pada hari yang sama.
Kondisi berbeda terlihat di wilayah Jawa Barat, di mana pemantauan langsung di Kabupaten Ciamis menunjukkan saldo KKS Bank Mandiri masih nihil. Melansir data iuwashtangguh.or.id, hasil pengecekan di mesin ATM mengonfirmasi bahwa baik kartu lama maupun baru belum menerima transferan dana untuk periode tahap kedua ini.
| Jenis Kartu KKS | Tahun Terbit | Status Saldo |
|---|---|---|
| Bank Mandiri | 2017 | Nol Rupiah |
| Bank Mandiri | 2018 | Sisa Rp28.000 |
| Bank Mandiri | 2021 | Nol Rupiah |
Prianganinsider.pikiran-rakyat.com memberitakan bahwa besaran bantuan PKH bervariasi sesuai komponen, seperti ibu hamil dan balita yang mendapatkan total Rp3.000.000 per tahun. Sementara itu, bantuan untuk anak SD dipatok Rp900.000, anak SMP Rp1.500.000, dan anak SMA Rp2.000.000 per tahun yang dicairkan secara bertahap.
Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai, pemerintah mengalokasikan total Rp2.400.000 per tahun dengan penyaluran per tahap berkisar antara Rp400.000 hingga Rp600.000. Namun, pantauan hingga 11 Mei 2026 menunjukkan bahwa dana BPNT belum menunjukkan tanda-tanda pencairan dan biasanya akan menyusul setelah distribusi PKH stabil.
Masyarakat diimbau melakukan verifikasi status melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Kemensos untuk memastikan kepesertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Proses pemadanan data oleh bank penyalur seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN terus dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
