Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tetap berjalan secara bertahap pada April 2026 untuk melindungi kelompok rentan. Kepastian keberlanjutan program bagi warga lanjut usia ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota pada Jumat (17/4/2026).
Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga jaring pengaman sosial ini mencakup berbagai kategori bantuan selain KLJ, seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pengalokasian anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin beban ekonomi masyarakat tetap tertangani melalui program-program tersebut.
ÔÇ£APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ (Kartu Anak Jakarta), KLJ, KPJ (Kartu Pekerja Jakarta), karena ini bantalan sosial dan ekonomi warga,ÔÇØ ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Kebijakan anggaran ini bertujuan untuk memastikan warga memiliki sokongan ekonomi yang stabil melalui berbagai skema bantuan kartu yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Dilansir dari Bansos, Dinas Sosial DKI Jakarta menetapkan mekanisme pemberian bantuan yang dirapel untuk periode tiga bulan sekaligus kepada setiap penerima manfaat.
Data penyaluran sebelumnya mencatat lebih dari 200 ribu orang telah menerima bantuan sosial pada pertengahan Maret 2026. Merujuk pada pola tersebut, distribusi dana KLJ pada bulan April ini diprediksi akan berlangsung mulai pertengahan hingga akhir bulan melalui bank penyalur resmi.
Setiap penerima manfaat mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan yang disalurkan melalui sistem rapel. Dengan sistem tersebut, seorang warga lanjut usia yang terdaftar berpotensi menerima dana akumulasi hingga Rp900.000 dalam satu kali tahapan pencairan, tergantung pada kesiapan anggaran.
Perbedaan waktu pencairan di berbagai wilayah administrasi Jakarta terjadi akibat adanya proses sinkronisasi data kependudukan dan koordinasi teknis perbankan. Masyarakat diimbau untuk memantau status kepesertaan secara mandiri melalui laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan kelancaran verifikasi data penerima.
