Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengambil langkah tegas dengan memberhentikan pemberian bantuan sosial bagi lebih dari 11 ribu warga. Kebijakan ini menyasar para penerima yang terdeteksi menyalahgunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online.
Dilansir dari Suara, langkah pembersihan data ini diimplementasikan secara intensif sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Keputusan tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas program perlindungan sosial di Indonesia.
Pembersihan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini didasarkan pada temuan keterlibatan mereka dalam perjudian daring. Pemerintah menilai tindakan tersebut merusak tujuan utama pemberian bantuan yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
"Kami coret di triwulan pertama sebanyak 11 ribu lebih, dan triwulan kedua ada tambahan lagi," ujar Saifullah Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa pencoretan tersebut bersifat permanen bagi oknum yang terbukti sengaja melakukan pelanggaran.
Upaya ini merupakan kelanjutan dari kerja sama antara Kemensos dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, koordinasi tersebut telah mengungkap ratusan ribu rekening penerima bantuan yang memiliki indikasi transaksi terkait perjudian.
Profil dan Rekam Jejak Saifullah Yusuf
Saifullah Yusuf resmi memimpin Kementerian Sosial setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 11 September 2024. Ia menggantikan Tri Rismaharini dan terus mengemban amanah tersebut hingga periode pemerintahan saat ini.
Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1964, tokoh yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU ini memiliki pengalaman panjang di birokrasi. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada periode 2004-2007.
Karier politiknya mencakup posisi strategis sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode, dari tahun 2009 hingga 2019. Sebelum menjadi Menteri Sosial, ia mengabdi sebagai Wali Kota Pasuruan sejak tahun 2021.
Verifikasi Data dan Transparansi Program
Meskipun kebijakan ini sangat ketat, pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang menjadi korban penipuan digital. Kemensos bersama pemerintah daerah melakukan pengecekan faktual secara langsung di lapangan terhadap data yang ada.
Penerima manfaat yang terbukti menjadi korban scam atau penipuan dapat diaktifkan kembali statusnya sebagai penerima bantuan. Namun, proses ini tetap berada di bawah pengawasan yang sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan berulang.
Gus Ipul menekankan bahwa instrumen perlindungan sosial tidak boleh dijadikan sumber dana spekulasi. Visi kepemimpinannya di Kemensos berfokus pada penguatan akurasi data dan digitalisasi agar setiap program berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
