Mengakhiri Era Underinvoice: BUMN sebagai Benteng Ekspor SDA
Penulis : Achmad Deni Daruri *) 25 Mei 2026 | 08:40 WIB
Achmad Deni Daruri, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC). (Ist.)
JAKARTA, Investor.id ÔÇö Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi masalah serius dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Data resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Comtrade) menunjukkan adanya underinvoice masif: pelabuhan Indonesia tidak melaporkan ekspor, sementara pelabuhan negara lain mencatat masuknya barang asal Indonesia.
Fenomena ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan indikasi kebocoran besar dalam penerimaan negara.
Ekonom kritis Faisal Basri menyoroti praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan nasional. Ia menunjukkan bahwa ekspor yang tidak tercatat merugikan negara, melemahkan transparansi, dan memperbesar ruang oligarki. Kasus yang menyeret nama tokoh publik seperti Bobby Nasution hanyalah puncak gunung es dari masalah struktural yang lebih luas.
Mengapa BUMN Harus Jadi Pengendali Ekspor?
1. Mengunci Transparansi:
Dengan BUMN sebagai aggregator ekspor, setiap transaksi tercatat resmi. Tidak ada lagi ruang bagi manipulasi invoice atau penghilangan data di pelabuhan.
1. Meningkatkan Penerimaan Negara:
Kebocoran akibat underinvoice selama ini berarti hilangnya potensi pajak, royalti, dan devisa. BUMN dapat memastikan setiap dolar masuk ke kas negara.
1. Memperkuat Daya Tawar Global:
Komoditas strategis seperti batubara, kelapa sawit, nikel, dan bauksit adalah tulang punggung ekonomi. Jika dikendalikan negara, Indonesia bisa menegosiasikan harga lebih adil di pasar internasional.
1. Mengurangi Oligopoli Swasta:
Selama ini, segelintir eksportir swasta menguasai rantai pasok. BUMN dapat memutus dominasi tersebut dan memastikan distribusi manfaat lebih merata.
Data UN: Bukti Kebocoran
Bayangkan grafik naratif sederhana:
- Ekspor sawit: UN mencatat volume masuk ke India dan Tiongkok jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pelabuhan Indonesia.
- Batu bara: Perbedaan signifikan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan.
- Mineral kritis: Nikel dan bauksit sering muncul dalam statistik negara lain, tetapi tidak tercatat di laporan resmi Indonesia.
Ketidaksesuaian ini menegaskan bahwa sistem lama membuka ruang manipulasi.
Manfaat Kebijakan Baru
- Fiskal: Penerimaan negara meningkat, memberi ruang fiskal untuk subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan.
- Ekonomi: Hilirisasi lebih terjamin karena BUMN dapat mengatur prioritas ekspor dan pasokan domestik.
- Sosial: Distribusi manfaat SDA lebih adil, tidak hanya dinikmati segelintir elite.
- Politik: Mengurangi ketergantungan pada oligarki dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
Dampak Negatif: Perlawanan dari Pihak Lama
Tidak bisa dipungkiri, kebijakan ini akan memicu resistensi. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik underinvoice akan melakukan perlawanan. Mereka terbiasa menikmati keuntungan besar dari celah regulasi, manipulasi data, dan penguasaan jalur ekspor.
Perlawanan bisa muncul dalam berbagai bentuk:
- Lobi politik: menekan pembuat kebijakan agar melemahkan aturan.
- Propaganda media: menggiring opini publik bahwa kebijakan ini merugikan dunia usaha.
- Praktik sabotase: memperlambat rantai pasok atau menciptakan kelangkaan buatan.
Namun, resistensi ini justru menjadi bukti bahwa kebijakan baru menyentuh kepentingan yang selama ini tidak tersentuh.
Momentum Reformasi
Kebijakan ekspor melalui BUMN bukan sekadar regulasi teknis, melainkan langkah reformasi struktural. Indonesia sedang memasuki era di mana SDA harus menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan sumber kebocoran.
Dengan kontrol negara, Indonesia bisa:
ÔÇó Menjamin setiap ton komoditas tercatat resmi.
ÔÇó Mengubah SDA dari kutukan menjadi berkah pembangunan.
Kesimpulan
Indonesia tidak boleh lagi membiarkan SDA strategis bocor melalui praktik underinvoice. Data UN dan kritik ekonom menunjukkan betapa besar kerugian yang ditanggung bangsa. Dengan menempatkan BUMN sebagai pengendali ekspor, Indonesia mengambil langkah berani untuk mengakhiri era kebocoran, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan SDA benar-benar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Perlawanan dari pihak lama adalah keniscayaan, tetapi justru menjadi tanda bahwa kebijakan ini tepat sasaran. Saatnya Indonesia berdiri tegak, menutup pintu kebocoran, dan membuka jalan menuju kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. ***
*) Presiden Direktur Centre for Banking Crisis
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
