PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) membidik pertumbuhan kinerja signifikan pada tahun 2026 dengan menargetkan pendapatan sebesar Rp299,53 miliar. Target ini melonjak dari realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp130,1... m...i...l...i...a...r... ...s...e...b...a...g...a...i...m...a...n...a... ...d...i...l...a...n...s...i...r... ...d...a...r...i... ...I...n...v...e...s...t...a...s...i... ...p...a...d...a... ...S...e...n...i...n... ...(...1...8.../...5.../...2...0...2...6...)......
Selain pendapatan, emiten sektor logistik tersebut juga memproyeksikan laba bersih mampu mencapai Rp20,65 miliar pada 2026. Angka tersebut mencerminkan kenaikan besar dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,48 miliar.
Direktur Utama LOPI, Wahyu Dwi Jatmiko, menjelaskan bahwa fokus perusahaan saat ini adalah melakukan ekspansi usaha secara terukur. Langkah tersebut diimbangi dengan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian risiko, serta penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.
Faktor pendorong pertumbuhan LOPI di antaranya adalah perkembangan sektor logistik nasional, kenaikan konsumsi domestik, aktivitas distribusi, hingga ekspansi ekonomi digital. Perusahaan juga bakal mengandalkan penguatan layanan yang terintegrasi.
"Agenda LOPI di tahun 2026 ialah meningkatkan skala platform, memperkuat keahlian logistik khusus, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. LOPI juga melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme private placement," ujar Wahyu Jatmiko, Direktur Utama LOPI.
Pada sisi eksekusi operasional, LOPI menitikberatkan pada peningkatan efisiensi, penguatan sistem digital, dan pengembangan kapabilitas project logistics. Perusahaan juga mengoptimalkan sinergi dengan PT Wise Manajemen Indonesia (WMI) serta menerapkan disiplin pengelolaan modal kerja.
Komitmen sebagai perusahaan terbuka ditegaskan melalui penerapan good corporate governance (GCG) dan penguatan pengendalian internal. LOPI juga menerapkan manajemen risiko, kebijakan anti pelanggaran dan korupsi, serta menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran.
