Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan memblokir akses layanan Wikipedia dan Wikimedia Commons di Indonesia karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Ancaman tersebut disampaikan melalui akun resmi X @idwiki pada Rabu (15/4/2026).
Dilansir dari Money, regulasi PSE ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola ruang digital yang tertib bagi platform yang beroperasi di tanah air. Namun, pihak pengelola Wikipedia menilai kebijakan pendaftaran tersebut sebagai salah satu bentuk penyensoran di ruang digital.
"Situs web Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, akan diblokir oleh Kemkomdigi dalam waktu 7 hari kerja jika tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat di Indonesia," jelas akun resmi X @idwiki, Rabu (15/4/2026).
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar memberikan penegasan mengenai batas waktu kepatuhan hukum bagi yayasan tersebut. Pemerintah masih menunggu iktikad baik dari Wikimedia Foundation untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dalam masa perpanjangan waktu yang diberikan.
"Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku. Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran," tegas Alex dikutip dari Kompas.com.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi situasi ini dengan meminta pemerintah mempertimbangkan fungsi vital Wikipedia sebagai sumber informasi publik. Menurut Dave, situs tersebut memegang peranan penting dalam menunjang kebutuhan riset dan edukasi masyarakat Indonesia.
"Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat. Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," jelas Dave, Sabtu (18/4/2026).
Meski meminta pemerintah berhati-hati, Dave tetap mengingatkan agar seluruh platform digital internasional menghargai kedaulatan hukum Indonesia. Kepatuhan terhadap aturan lokal dinilai sebagai bentuk profesionalisme penyedia layanan mancanegara.
"Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia," jelasnya.
Pihak Wikipedia sendiri telah menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah pada pekan depan untuk memberikan klarifikasi terkait penolakan mereka terhadap regulasi MR5. Organisasi nirlaba ini mengkhawatirkan dampak keamanan bagi para kontributor mereka di Indonesia.
"Kami bermaksud menjelaskan posisi unik yayasan sebagai pengelola teknologi nirlaba untuk Wikipedia dan bagaimana pendaftaran di bawah regulasi MR5 Indonesia menyimpang dari norma hak asasi manusia internasional serta mengancam privasi dan keamanan editor Wikipedia," tulisnya dikutip dari AFP, Kamis (16/4/2026).
Penutupan akses ini diprediksi akan berdampak luas mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hasil mediasi antara Wikimedia dan Komdigi.
