Kementerian Sosial melakukan percepatan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional untuk memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Non Tunai tepat sasaran pada April 2026. Langkah strategis ini menjadi landasan utama pendistribusian bantuan tahap kedua untuk periode triwulan kedua tahun ini.
Dilansir dari Bansos, pemutakhiran data tersebut bertujuan menyaring penerima manfaat agar sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Pemerintah memproyeksikan pencairan dana bantuan mulai dilakukan pada pekan ketiga April 2026 setelah seluruh proses verifikasi administrasi selesai dilaksanakan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan adanya perubahan jadwal penerimaan data yang kini menjadi lebih awal dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan ini diambil demi efisiensi birokrasi dalam penyaluran dana ke masyarakat.
"Data yang biasanya diterima setiap tanggal 20 kini dimajukan menjadi tanggal 10 setiap triwulan." kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Perubahan frekuensi pembaruan data yang dilakukan setiap tiga bulan menyebabkan dinamika pada daftar penerima bantuan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, terdapat 11.014 individu yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat pada periode ini akibat peningkatan kondisi ekonomi atau kesalahan inklusi.
Kemensos menyediakan akses transparansi bagi warga untuk memantau status kepesertaan mereka secara mandiri. Masyarakat dapat menggunakan platform digital resmi untuk memverifikasi apakah identitas mereka masih tercantum dalam daftar penerima bantuan triwulan ini.
Prosedur pengecekan dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan kode verifikasi keamanan. Selain melalui laman web, pengecekan juga difasilitasi melalui aplikasi seluler yang memungkinkan warga mengusulkan calon penerima baru yang dinilai layak mendapatkan bantuan.
Bagi warga yang memiliki kendala akses teknologi, pemerintah tetap membuka layanan konsultasi langsung di kantor Dinas Sosial setempat. Petugas akan melakukan verifikasi manual berdasarkan Kartu Tanda Penduduk untuk memberikan kepastian mengenai status bantuan sosial tersebut.
