JAKARTA, KOMPAS.com ÔÇô Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat yang mulai berlaku sejak 10 April 2026 sempat memunculkan harapan baru bagi warga Jakarta.
Setidaknya, ada anggapan bahwa absennya sebagian pegawai pemerintah dari perjalanan rutin menuju kantor dapat mengurangi kemacetan Ibu Kota.
Namun, sebulan setelah kebijakan itu berjalan, wajah Jakarta belum benar-benar berubah. Lalu lintas memang menunjukkan penurunan di sejumlah titik, tetapi belum cukup untuk membuat jalanan terasa lengang.
Di beberapa ruas, kendaraan bahkan masih mendominasi dengan pola kemacetan yang mirip hari kerja biasa.
Bagi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, kondisi ini menegaskan satu hal, WFH hanya bekerja sebagai strategi ÔÇ£avoidÔÇØ atau menghindari perjalanan, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan.
ÔÇ£Dalam kerangka transportasi berkelanjutan, ÔÇÿAvoid-Shift-ImproveÔÇÖ, kebijakan WFH ASN setiap Jumat sudah masuk ke dalam strategi ÔÇÿavoidÔÇÖ untuk mengurangi kebutuhan perjalanan,ÔÇØ kata Southeast Asia Director ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/5/2026).
Namun, menurut ITDP, Jakarta membutuhkan strategi yang lebih kuat pada aspek ÔÇ£shiftÔÇØ, yakni mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
ÔÇ£Jakarta tidak bisa mengharapkan perubahan perilaku masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi tanpa adanya strategi pendukung lainnya,ÔÇØ ujar Gonggomtua.
Mengurangi Perjalanan, tetapi Dampaknya Terbatas
Secara teori, kebijakan WFH ASN dapat menekan mobilitas karena mengurangi kebutuhan perjalanan harian.
Gonggomtua menyebut, jumlah ASN di wilayah Jakarta mencapai 1,5 juta orang berdasarkan data BKN 2026, sehingga absennya sebagian ASN pada Jumat berpotensi memengaruhi lalu lintas di koridor utama.
Namun, ia menilai dampak itu tetap terbatas jika dilihat dalam konteks Jabodetabek yang jauh lebih luas.
ÔÇ£Jika dilihat secara menyeluruh, jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek (total pekerja Jabodetabek, 9 juta jiwa, BPS 2025), sehingga kemungkinan dampak penurunan kemacetan lalu lintas oleh kebijakan ini belum signifikan,ÔÇØ kata Gonggomtua.
Selain itu, tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Beberapa sektor seperti layanan kesehatan, teknisi lapangan, hingga petugas pelayanan publik tetap harus bekerja tatap muka.
Kondisi tersebut membuat kebijakan WFH Jumat lebih mirip ÔÇ£pengurangan tekanan sesaatÔÇØ dibanding solusi struktural yang mampu mengubah sistem mobilitas warga Jakarta secara menyeluruh.
Dalam kerangka ÔÇ£Avoid-Shift-ImproveÔÇØ, kebijakan avoid hanya satu bagian dari strategi.
Jika tidak diikuti dengan kebijakan shift, ruang kosong di jalan berpotensi diisi oleh kelompok perjalanan lain, baik dari sektor swasta maupun warga yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena merasa jalan lebih longgar.
ÔÇ£ShiftÔÇØ Jadi Kunci: Transportasi Umum Harus Lebih Menarik
Menurut ITDP, kebijakan WFH akan sulit menciptakan perubahan permanen jika tidak dibarengi strategi shift.
Gonggomtua menilai Jakarta masih terlalu bergantung pada kendaraan pribadi, terutama karena keterbatasan layanan transportasi publik di wilayah penyangga.
ÔÇ£Saat ini, sekitar 80 persen wilayah Jakarta sudah terlayani transportasi publik, tetapi cakupan layanan di Bodetabek masih jauh lebih rendah, yaitu sekitar 2 persen,ÔÇØ kata Gonggomtua.
Ketimpangan ini menjadi alasan mengapa perjalanan komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
ITDP menekankan bahwa penguatan transportasi publik tidak cukup hanya soal menambah rute.
Peningkatan kualitas layanan harus menyasar waktu tunggu yang lebih singkat, waktu tempuh lebih cepat, integrasi antarmoda, integrasi tarif, akses aman menuju halte dan stasiun, hingga jaminan keamanan pengguna.
ÔÇ£Selain itu, akses pejalan kaki dan pesepeda menuju stasiun dan halte yang aman, selamat, dan inklusif juga penting untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik,ÔÇØ ujar Gonggomtua.
Namun, ia menegaskan bahwa strategi ÔÇ£pullÔÇØ seperti perbaikan transportasi publik harus berjalan bersamaan dengan strategi ÔÇ£pushÔÇØ yang menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Jakarta, menurut ITDP, perlu meng-upgrade kebijakan pengaturan kendaraan seperti ganjil genap yang dianggap tidak lagi efektif.
ÔÇ£Sebelumnya, Jakarta telah menerapkan kebijakan ganjil genap sejak tahun 2016, namun kebijakan ini dianggap tidak efektif karena mendorong pembelian kendaraan kedua,ÔÇØ ujar Gonggomtua.
Sebagai gantinya, ITDP mendorong penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di koridor yang sudah terlayani angkutan umum, atau memperluas Kawasan Rendah Emisi (KRE) seperti yang diterapkan di Kota Tua sejak 2021.
Data Dishub: Turun, tetapi Belum Signifikan
Berdasarkan data sensor traffic counting Dishub DKI, volume kendaraan pada Jumat pertama penerapan WFH ASN (10 April 2026) memang menunjukkan tren penurunan dibanding hari kerja normal.
ÔÇ£Secara umum, total volume kendaraan pada hari Jumat dengan penerapan WFH ASN menunjukkan tren penurunan dibandingkan hari kerja normal, meskipun besaran penurunannya masih belum signifikan,ÔÇØ kata Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Listiyaning Handayani dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (11/5/2026).
Di koridor Jalan Jenderal Sudirman-Karet, Dishub mencatat rata-rata volume kendaraan arah masuk Jakarta pada jam sibuk hari kerja (Senin-Kamis) selama April 2026 mencapai 38.611 kendaraan.
Saat Jumat WFH, angkanya tercatat 38.577 kendaraan atau turun tipis 0,09 persen.
Jika dirinci, jumlah sepeda motor turun dari 19.443 menjadi 19.020 kendaraan. Kendaraan berat seperti bus dan truk juga turun dari 1.217 menjadi 1.177 kendaraan.
Namun, kendaraan roda empat justru naik dari 17.950 kendaraan menjadi 18.379 kendaraan.
Sementara itu, arus kendaraan arah keluar Jakarta di koridor yang sama menunjukkan penurunan lebih jelas.
Total kendaraan turun dari 30.348 menjadi 28.728 kendaraan atau turun 5,34 persen. Penurunan terbesar terjadi pada kendaraan roda empat, dari 17.040 menjadi 15.631 kendaraan atau turun 8,27 persen.
Di Jalan Rasuna Said, data Dishub menunjukkan pola berbeda. Untuk arah masuk Jakarta, volume kendaraan relatif stabil bahkan naik tipis 0,02 persen, dari 39.186 menjadi 39.194 kendaraan.
Namun, untuk arah keluar Jakarta, total kendaraan turun cukup besar dari 46.967 menjadi 41.014 kendaraan atau turun 12,68 persen.
ÔÇ£Penurunan paling signifikan terjadi pada sepeda motor yang turun 14,28 persen,ÔÇØ kata dia.
Sementara di Jalan MH Thamrin, total kendaraan arah masuk turun 3,67 persen, dari 27.171 menjadi 26.175 kendaraan. Namun, arus kendaraan arah keluar Jakarta justru meningkat 5,97 persen, dari 51.407 menjadi 54.473 kendaraan.
Listiyaning menyebut, Dishub belum melihat adanya perubahan pola jam puncak kemacetan.
ÔÇ£Dari data sensor traffic counting, tidak terdapat pergeseran puncak kemacetan (peak hour) antara hari kerja (Senin sampai Kamis) dengan hari Jumat pelaksanaan WFH yaitu pada jam 7 hingga 9 pagi,ÔÇØ kata Listiyaning.
Dishub juga memastikan tidak ada rekayasa lalu lintas khusus pada Jumat setelah kebijakan WFH ASN diberlakukan.
Ia juga menyinggung soal induced demand, yakni kondisi ketika jalan yang terasa lebih lengang justru memancing lebih banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Namun, Dishub belum melihat indikasi kuat fenomena itu selama kebijakan WFH berlangsung.
ÔÇ£Berdasarkan hasil traffic counting pada koridor Sudirman-Karet, Rasuna Said, dan Thamrin, belum teridentifikasi indikasi kuat terjadinya fenomena paradoks kemacetan (induced demand),ÔÇØ kata dia.
Jalan Protokol Masih Padat: WFH Belum Mengubah Wajah Kota
Pantauan Kompas.com di Jalan Jenderal Gatot Subroto pada Jumat (8/5/2026) sore memperlihatkan dinamika yang mencerminkan data Dishub.
Sejak pukul 16.40 WIB hingga 17.40 WIB, arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Letjen S Parman maupun sebaliknya menuju MT Haryono tampak ramai lancar.
Volume kendaraan memang meningkat seiring jam pulang kerja, tetapi kepadatan masih terkendali.
Berdasarkan navigasi digital, kondisi lalu lintas didominasi warna kuning hingga jingga, tanpa kemacetan total yang ditandai garis merah statis.
Dari atas JPO dekat Gerbang Tol Kuningan 2, suara mesin kendaraan terdengar konstan, diselingi klakson sepeda motor yang mencoba mencari celah di antara mobil pribadi dan bus TransJakarta. Pengendara terlihat hanya tertahan sekitar 5 hingga 10 menit di titik pertemuan arus.
Di jalur Tol Dalam Kota, kendaraan padat merayap tetapi tetap bergerak. Kecepatan rata-rata diperkirakan berada pada kisaran 20ÔÇô30 km/jam. Namun, ketika malam datang, kepadatan kembali menebal.
Pantauan dari atas Jembatan Akar Teknologi yang menghubungkan Halte Transjakarta Dukuh Atas pada Jumat (8/5/2026) malam, menunjukkan arus kendaraan pukul 19.00 WIB hingga 20.00 WIB padat merayap.
Lampu kendaraan membentuk garis panjang dari arah Senayan menuju Bundaran HI dan sebaliknya.
Kondisi ini menguatkan bahwa WFH ASN tidak serta-merta mengurangi mobilitas Jakarta pada malam hari, karena kawasan Sudirman-Thamrin tetap menjadi magnet pusat bisnis, hiburan, dan gaya hidup.
Hal serupa terlihat di Jalan Rasuna Said. Pantauan dari atas JPO Kuningan pada pukul 18.00 WIB menunjukkan kendaraan memenuhi setiap lajur.
Peta navigasi digital memperlihatkan dominasi merah tua dan oranye, menandakan kondisi tersendat total di beberapa titik, dengan kecepatan rata-rata 10ÔÇô15 km/jam.
Penumpang Turun: LRT dan KRL Ikut Terimbas
Dampak kebijakan WFH Jumat tidak hanya terlihat di jalan raya, tetapi juga tercermin pada transportasi publik.
Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengatakan bahwa kebijakan WFH ASN memengaruhi jumlah pengguna LRT Jabodebek.
ÔÇ£Secara volume, kebijakan WFH kepada ASN berpengaruh terhadap jumlah pengguna LRT Jabodebek,ÔÇØ kata Radhitya saat dihubungi.
Ia menjelaskan, volume pengguna LRT Jabodebek pada hari Jumat selama Maret 2026 tercatat 253.373 pengguna. Sementara pada April 2026 turun menjadi 211.293 pengguna.
Dengan demikian terdapat penurunan 42.080 pengguna atau setara 17 persen.
Penurunan ini, kata Radhitya, juga berdampak terhadap pendapatan operasional, karena KAI menerapkan tarif maksimal Rp 20.000 pada jam sibuk (peak hour) dan Rp 10.000 di luar jam sibuk.
Sementara itu, KAI Commuter juga mencatat penurunan jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek pada Jumat (8/5/2026).
Hingga pukul 13.00 WIB, jumlah pengguna mencapai 499.101 orang atau turun sekitar 9 persen dibanding hari kerja lainnya.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyebut stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang lebih lengang pada jam sibuk pagi.
ÔÇ£Stasiun-stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang kepadatan pengguna pada jam sibuk pagi hari (peak hour) tidak seramai hari kerja lainnya,ÔÇØ kata Karina.
Penurunan paling tajam terjadi di Stasiun Bogor yang hanya mencatat sekitar 23.000 pengguna atau turun 23 persen dibanding hari kerja normal. Stasiun Tangerang turun 19 persen, Sudimara turun 14 persen, dan Bekasi turun 9 persen.
Di stasiun kedatangan kawasan perkantoran, Stasiun Gondangdia mencatat penurunan 21 persen, sementara Stasiun Sudirman turun 5 persen.
Meski begitu, KAI Commuter memastikan operasional perjalanan tetap berjalan normal, dengan 1.063 perjalanan tetap dioperasikan demi menjaga layanan bagi warga yang masih harus beraktivitas di luar rumah.
Sopir TransJakarta dan Ojol: ÔÇ£Lebih Longgar, Tapi Bukan KosongÔÇØ
Di lapangan, perubahan akibat WFH ASN lebih terasa sebagai pergeseran ritme, bukan hilangnya kemacetan.
Dedi (41), pengemudi ojek online di Menteng, mengatakan perjalanan menuju Sudirman kini lebih cepat dibanding sebelum kebijakan WFH diberlakukan.
ÔÇ£Kalau dulu itu dari Menteng ke arah Sudirman bisa 35 sampai 45 menit. Kadang cuma geser beberapa ratus meter aja bisa lama banget,ÔÇØ ujarnya.
Namun setelah awal April, ia mengaku waktu tempuh turun menjadi sekitar 20ÔÇô25 menit.
Meski demikian, Dedi menyebut dampak lain muncul pada jumlah pesanan.
ÔÇ£Order dari gedung-gedung kantor pemerintah di Thamrin atau sekitar Monas itu agak berkurang,ÔÇØ kata dia.
Roni (36), pengemudi ojol di kawasan Gambir, menilai kemacetan di pusat kota berkurang, tetapi bergeser ke akses jalan tol.
Namun, ia melihat arah keluar kota kini justru lebih ramai sejak Jumat pagi.
ÔÇ£Jumat pagi sekarang sudah mulai rame ke tol. Jadi kayaknya orang-orang malah berangkat lebih cepat buat ke luar Jakarta,ÔÇØ ujar dia.
Sementara Agus (45), yang biasa melintasi jalur Menteng-Gambir, menyebut kondisi Jakarta kini berada di tengah.
ÔÇ£Kalau dibilang lancar banget juga belum. Tapi kalau dibanding dulu, jelas lebih ringan,ÔÇØ ujarnya.
Sopir TransJakarta pun merasakan hal serupa. Arif (bukan nama sebenarnya ) (40) yang bertugas di rute Balai KotaÔÇôMerdeka Selatan, mengatakan Jumat pagi kini tidak sepadat sebelumnya.
ÔÇ£Sekarang Jumat lebih longgar dibanding dulu. Nggak sepadat yang sampai antre panjang,ÔÇØ kata dia.
Namun, ia menilai kepadatan tidak hilang, hanya menyebar.
ÔÇ£Masih ada padatnya, tapi nggak numpuk di satu waktu seperti dulu,ÔÇØ ujarnya.
Sopir lainnya Budi (bukan nama sebenarnya) (39) menyebut pola yang sama.
ÔÇ£Sekarang lebih cair. Enggak serempak lagi orang berangkat kerja. Jadi nggak ada satu jam yang benar-benar macet parah seperti dulu,ÔÇØ kata Budi.
