Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengintegrasikan data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai kementerian guna menjamin transparansi dan ketepatan sasaran bantuan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dilansir dari Kompas, lembaga ini berperan sebagai pengguna data yang menyatukan sumber informasi tanpa mengambil alih kewenangan instansi asal. Langkah ini bertujuan menciptakan acuan tunggal bagi seluruh kementerian terkait dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pihaknya memerlukan sinkronisasi data agar kebijakan yang diambil memiliki landasan yang kuat. Integrasi ini melibatkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Kesehatan.
"BGN adalah pengguna data. Kami membutuhkan data yang terintegrated agar seluruh kementerian memiliki acuan yang sama," ujar Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Pendataan bagi peserta didik reguler bersumber dari kementerian pendidikan, sementara data untuk madrasah dan pesantren dikelola kementerian agama. Kelompok balita serta ibu hamil dan menyusui divalidasi menggunakan data dari kementerian kesehatan.
BGN juga telah meluncurkan situs validasidata.bgn.go.id yang dapat diakses oleh pemerintah daerah, pihak sekolah, hingga posyandu untuk mempercepat proses verifikasi di lapangan. Fasilitas ini memungkinkan pengecekan status pendaftaran wilayah atau instansi secara mandiri.
"Silakan dicek apakah wilayah atau sekolah sudah terdata. Ini langkah awal percepatan validasi," kata Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Transformasi ini akan berlanjut pada pengembangan sistem integrasi berbasis Application Programming Interface (API) untuk penggabungan data secara waktu nyata. Teknologi tersebut dirancang agar pemerintah pusat dan daerah dapat memantau cakupan layanan serta mengidentifikasi wilayah yang belum terjangkau bantuan.
Upaya penguatan koordinasi ini diperkuat melalui pertemuan lintas instansi yang dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Muhammad SyafiÔÇÖi dan Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Hadir pula Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, guna memastikan efektivitas program di seluruh wilayah Indonesia.
