HARI-hari ini, dollar, mata uang Amerika itu, terus memukul rupiah, mata uang kita. Pukulannya teridentifikasi kalangan ekonom menghadirkan kecemasan yang dalam semua sudutnya tidak bisa dientengken.
Dalam perpsketif mereka, kenyataan ini tidak bisa dianggap biasa. Beralasan, karena 28 tahun lalu, bangsa ini pernah berurusan dengan fenomena yang mirip, yang kekeliruan penanganannya menghasilkan begitu banyak efek buruk, termasuk politik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam identifikasi Kompas.com (12/5/2026) terlihat sedang melipatgandakan energi terbaiknya menangani masalah ini.
Purbaya, dengan semua argumentasinya, menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjelaskan masalah ini.
Menariknya, Purbaya juga menegaskan urusan stabilitas nilai tukar sepenuhnya berada di bawah kewenangan bank sentral atau BI, bukan Kementerian Keuangan. ÔÇ£Kalau rupiah itu urusan bank sentral, bukan urusan Kementerian KeuanganÔÇØ (13/5/2026).
Bank Sentral = Negara Berdaulat
Bank Indonesia diberi dua sifat konstitusoional oleh UUD 1945. "Bank sentral dan independen" merupakan dua sifat kostitusional yang disandang oleh bank sentral, yang tidak lain adalah Bank Indonesia.
Kedua sifat ini terlihat sebagai capaian terhebat reformasi multi sektor, yang berhasil dilembagakan dalam UUD 1945.
Kedua sifat itu tersematkan pada Bank Indonesia setelah melewati serangaian perdebatan politis di Badan Pekerja MPR, badan yang mempersiapkan substansi, dan jangkauan perubahan UUD 1945.
Menariknya gagasan independen itu, dirumuskan dengan cara yang sangat khas politisi dalam pasal 23D UUD 1945; melingkar.
Tidak ada rumusan, misalnya, ÔÇ£Bank Indonesia bersifat Independen.ÔÇØ Yang dirumuskan dalam pasal 23D adalah ÔÇ£Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan 'independensinya' (tanda petik dari saya) diatur dengan undang-undang". Sederhana, tetapi memiliki konsekuensi yang cukup kompleks.
Rumusan ini sangat tipikal cara kerja politisi. Di satu sisi mengunci, tetapi di sisi lain mengakomodasi peringatan orang yang mengetahui efek katastropik dari konsep independen.
Tesis taktik ini bisa berbentuk begini; bangun dan siapkan saja terlebih dahulu fondasi konstitusionalnya dalam UUD 1945, dan biarkan kehendak lain, yang lebih teknis, diserahkan pada UU. Praktis rumusan ini terlihat seperti cek kosong. Penerima cek dipersilahkan mengisi nilainya.
Cara berpikir itulah juga yang digunakan dalam membentuk UU Nomor 3 Tahun 2004. Cara itu terlihat pada rumusan pasal 3, yang rumusan selengkapnya adalah ÔÇ£BI adalah badan hukum menurut UU ini.ÔÇØ
Simpel, sekaligus aneh. Mengapa? Rumusan itu bernilai hukum BI selain sebagai lembaga negara, juga badan hukum yang tunduk pada UU perseroan. Praktis BI berstatus ganda.
Terlepas dari soal itu, menarik mengenal konsekuensi logis dari disematkannya konsep ÔÇ£independenÔÇØ kepada BI.
Konsekuensinya adalah BI yang merupakan bank sentral dan berstatus berstatus sebagai organ independen, mutlak bekerja atau melaksanakan fungsinya secara terpisah dari pemerintah.
Sebagai atribut konstitusi, konsep ÔÇ£independensiÔÇØ yang diatribusikan oleh UUD 1945 kepada BI dengan sendirinya menjadi pembatas terhadap jangkauan presiden.
Praktis status independensi yang melekat pada BI mengakibatkan secara normatif presiden tidak bisa, apapun alasanya, ikut bersama BI merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang moneter, keuangan.
Urusan keuangan atau nama lain yang semakna dengannya dalam perspektif para ekonom, sepenuhnya dimonopoli oleh BI, dan dilaksanakan secara independen atau otonom atau mandiri oleh BI.
Sedikit saja presiden bicara tentang, misalnya BI harus begini atau begitu dalam menangani nilai tukar rupiah, dengan sendirinya bernilai hukum sebagai tindakan mencampuri kewenangan konstitusional BI.
BI, pada titik ini terlihat memiliki kemiripan nyata dengan negara berdaulat, setidak-tidaknya negara dalam negara.
Mengapa? Bukankah secara konstitusional BI benar-benar terpisah dari pemerintah? Tidakah secara konstitusional BI bukan organ pemerintah?
Sekali lagi, berstatus sebagai organ independen secara konstitusional mengakibatkan BI berwenang mengatur dan menyelenggarakan sendiri seluruh urusan keuangan, yang menurut mereka berada dan menjadi wewenang konstitusional mereka.
BI, sekali lagi terlihat persis negara dalam negara. Seluruh urusannya tidak dapat dikontrol oleh presiden. Koheren atau tidak koherennya kebijakan keuangan mereka, tidak bisa dikoreksi oleh presiden.
Sialnya, kekonyolan ini tidak dielaborasi sedalam yang harus dilakukan pada saat konsep independensi itu dirumuskan oleh MPR pada saat saat mengubah UUD 1945, juga pada saat UU BI dibentuk.
Presiden Harus Agresif
Menarik, secara konstitusional presidenlah satu-satunya figur konstitusi yang memegang tanggung jawab dan dibebani kewajiban konstitusional menyelengarakan seluruh urusan pemerintahan.
Keuangan, untuk alasan konstitusional merupakan salah satu jenis uruan pemerintahan, yang berada dan menjadi tanggung jawab presiden, siapapun figurnya.
Masalahnya sekarang, mengapa presiden diisolasi seketat itu dalam urusan keuangan, setidak-tidaknya urusan stabilitas nilai mata uang?
Apakah ada urusan perekonomian nasional yang tak terjalin dengan uang, mata uang, stabilitas keuangan, dan sejenisnya? Urusan uang itu mahluk apa?
Mengapa presiden diisolasi seekstrem itu, dengan cara menjadikan hampir seluruh aspek keuangan atau urusan uang kepada bank sentral, untuk diurusi secara independen?
Tampilan konstitusional BI dan presiden ini, untuk alasan sejarah, terbukti menjadi pemicu krisis demi krisis ekonomi, setidak-tidaknya inflasi, deflasi.
"Great depression" 1929-1932 di Amerika, berdasarkan data terverifikasi merupakan hasil langsung dari pemisahan The Federal Reserve dari pemerintah.
Jangan lupa konsep ÔÇ£independenÔÇØ BI, sepenuhnya menjiplak konsep independensi The FedÔÇÖs Amerika.
Karena berinduk pada The FedÔÇÖs, maka tidak ada konsekuensi lain selain BI sebagai Bank sentral beroperasi secara independen, otonam, mandiri, terpisah dari jangkauan pengaturan atau kebijakan presiden.
Independensi The FedÔÇÖs, analog dengan BI, memungkinkan mereka merancang sendiri kebijakan keuangan, terutama nilai tukar rupiah terhadap dollar, uang beredar dan cadangan dalam bentuk dollar atau emas, yang dalam seluruh spektrumnya tidak bisa dicek oleh presiden.
Logis, kalau Presiden Donald Trump begitu geram terhadap Jarome Powel, Gubernur The Federal Reserve, karena kebijakan-kebijakannya.
Kejengkelan Presiden Trump itu beralasan dikatakan sebagai sejarah datang dan datang lagi. Mengapa? Presiden Frank D. Rosevelt, sama dengan Presiden Herbert Hoover (liberal klasik) pada tahun 1933 juga jengkel terhadap Benjamin Strong, orangnya Morgan.
Kebijakan-kebijakannya teridentifikasi sama dengan kebijakan keuangan Morgan corporation. Itu sebabnya great depression yang tanda-tandanya telah terlihat jauh sebelum Hebert Hoover memegang kekuasaan tahun 1928, tidak bisa diarahkan oleh Hoover.
Selalu begitu, krisis ekonomi, bahkan politik akan menghadirkan beragam sebab di baliknya, dan selalu dapat diperdebatkan derajat koherensinya.
Namun, krisis ini diidentifikasi Milton Frideman dan Anna Swarzt, dua monetary kawakan ini, sebagai buah langsung kekeliruan kebijakan pengendalian pasar uang ciptaan Benjamin Strong, sang gubernur pertama The Fed's yang memegang jabatan itu sejak tahun 1914 hingga 1929.
Mengambil jarak sejauh-jauhnya dari kebijakan fiskal, menjadikan kebijakan fiskal sebagai hal terpisah, terisolasi atau tidak menjadi urusan The FedÔÇÖs, itulah yang didoktrinasi oleh Strong.
Inilah yang diidentifikasi Merrines Eccles, otak di balik Banking Act 1933, sebagai kekeliruan tak termaafkan dari Strong.
Menariknya bukan Eccles, tetapi Eugene Black yang diangkat menjadi gubernur The FedÔÇÖs, mengganti Benjamin Strong. Setahun di jabatan itu, dan akhirnya digantikan Marriner S. Eccles, arsitek perubahan kebijakan the Fed,s, sebelum akhirnya digantikan oleh McCabe.
McCabe benar-benar berbeda dengan Marriner Eccles. Kalau Eccles bersedia, bahkan berinisiatif mengoordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, McCabe malah menghidupkan lagi perspektif Strong.
Dia hanya fokus pada moneter. Dia menolak mengadaptasikan kebijakan-kebijakan moneter dengan fiskalnya Presiden Truman.
Pertentangan Truman dengan McCabe, memang memiliki akhir. Dan akhir yang datang benar-benar buruk untuk McCabe.
Menteri Keuangan Truman berkali-kali mendesaknya untuk meninggalkan jabatan itu. McCabe akhirnya meninggalkan jabatan setelah desakan itu datang langsung dari Presiden Truman.
Tanggal 31 Maret 1951, McCabe meninggalkan jabatan itu, digantikan William McChesney Martin pada 2 April 1951.
Apakah McCabe, sama dengan Strong diarahkan oleh oligarki? Tidak cukup jelas gambarannya. Namun, sikapnya menarik dikenali karena kendali ologarki telah melembaga dalam dunia pemerintah dan politik Amerika.
Hanya dengan menaruh fokus pada pemerintahan Abraham Lincoln, menurut Epperson, Presiden hebat, pencetus semboyan ÔÇ£government from people, by the peole dan for the peopleÔÇØ, dipusingkan oleh Menteri keuangannya, karena menteri itu bekerja di bawah arahan oligarki.
Presiden dipaksa bankir swasta internasional (Perancis dan Inggris), yang berkolarborasi dengan bankir dalam negeri meminjam dari Bank.
Lincoln menolak. Bersama Jay Coke, Rockefeller mengancam bankir-bankir untuk menerima obligasi pemerintah.
Bila mereka tidak menermia, pemerintah, katanya, akan membanjiri negara dengan uang kertas.
Lincoln memutuskan tidak meminjam uang dari bank, juga tak akan menciptakan uang berbunga, dengan mendirikan bank nasional.
Bank ini akan meminjami pemerintah uang yang dibutuhkan, untuk mencetak banyak sekali uang kertas.
Lalu Lincoln segera mengeluarkan kertas pada Februari 1862. Uang ini tidak hanya tidak didukung oleh emas, tetapi juga bebas hutang.
Lincoln, terjepit dalam permainan rumit para bankir swasta. Bank Nasional yang akan dibentuk Lincoln, justru itulah yang dikehendaki Jay Coke, bankir yang menempatkan Salmon P. Chase dijabatan menteri keuangan, dan menempatkan John Sherman di Senat.
Salmon P. Chase dan Senator John Sherman dari Partai Republik inilah yang menjadi figur utama menggolkan National Banking Act 1863 itu.
Lincoln menyadari betapa dirinya tidak dapat mengontrol permainan olgarki keuangan ini, sehingga dia memperingatkan rakyatnya dengan peringatan berikut ÔÇ£kekuatan uang memangsa negara pada masa damai, dan berkonspirasi melawan pemerintah pada masa sulit. Kekuatan ini lebih lalim dibandingkan monarki, lebih biadab dibandingkan otokrasi, lebih egois dibandingkan birokrasi. Saya melihat sebuah krisis akan terjadi dalam waktu dekat yang membuat saya gelisah, dan membuat saya berjuang demi keselamatan negara saya.ÔÇØ
Oligarki keuangan yang mengotaki terciptanya central bank dan konsep indepedensi. Jay Coke yang dikemukakan di atas hanya berhasil sebagian, bahkan sangat kecil.
Hasil besar baru tercapai setelah J.P Morgan, Rockeffeler, Frank Van der Bill, Jacob Schief, Paul Warburg dibantu sejumlah ilmuan memasuki permainan ini.
Dimulai dengan membeli William McKinley, untuk ditempatkan di kursi presiden dalam pemilu tahun 1896.
Mengoperasikan kepresidenannya dengan politik quod pro quo - balas budi - McKinley yang telah dimodali kampanye oleh Rockeffeler dan Morgan, harus meresmikan Gold Standar Act 1900, yang diminta mereka.
UU ini menjadi titik tumpu memasuki The Federal Reserve Act. Memasang lagi McKinley untuk kedua kalinya di kursi kepresidenan, tapi tak lama setelah dikursi itu, McKinley mati tertembak. Naiklah Therodre Rosevelt menggantikannya.
Sial, Tedy Rosevelt segera terlilit krisis keuangaan 1907. Woodrow Wilson, pakar tata negara, yang dipersiapkan oligarki untuk kursi presiden 1913, muncul dengan komentar ÔÇ£krisis ini hanya bisa diselesaikan oleh orang sekelas Morgan".
Untuk tujuan itu harus dibentuk National Monetary Commission. Persis Jay Coke yang memanfaatkan John Sherman, oligarki ini memanfaatkan Nelson Aldrich, Senator Repubik.
Sukses, terbentuklah National Monetary Comission Act 1908. Komisi ini segera melakukan studi terhadap bank sentral Eropa, terutama Swedia, Inggris dan Jerman.
Sepulang dari studi akal-akalnya itu, mereka ke Jackyl Island. Dari sana terciptalah Bill of The Federal Reserve dan strategi menipu rakyat Amerika.
Nama The Federal Reserve diberikan oleh Paul H. Warburg, menggantikan nama Central Bank model Jacob Schif.
Warburg tahu rakyat Amerika tidak menyukai central bank. Cerdik, pada awalnya Bill itu diprakarsai oleh senator Republik, tetapi Demokrat keluar sebagai pemprakarsa resmi di Senat, selaras dengan plot oligarki untuk Woodrow Wilson, dikursi presiden.
Anthony Sutton, seorang sejarahwan ekonomi, dalam analisisnya menegaskan konsep independent the federal Reserve, sepenuhnya berasal dari gagasan Edward Mandel House, bankir yang menjadi penasihat politik Wilson.
House terilhami oleh sifat independennya supreme court; pemerintah dan Kongres tidak bisa ikut campur urusan mereka.
Dalam konteks ini, independensi jelas merupakan tameng oligarki. Kelompok sialan ini tidak mau urusan mereka dikontrol oleh orang lain.
Konsep itu tidak ada hubungannya dengan bahaya politisi - presiden dan kongres ÔÇô terlibat dalam urusan ini. Oligarki-oligarki ini hanya ingin agar urusan mereka benar-benar diurus sendiri oleh mereka. Itu saja. Tidak lebih.
Karena alasan ini, tampaknya Presiden Prabowo perlu memiliki kecepatan terukur, untuk berkelahi sistematis yang layak dengan BI, menundukkan mereka di bawah koordinasi ketat, bahkan dikontrol presiden.
